Ngelmu.co – Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri (Gus Choi), menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak netral.
Ia menyoroti KPU saat menyikapi safari politik calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan.
Menurut Choi, KPU berbeda ketika menyikapi safari politik capres PDIP, Ganjar Pranowo.
“[Sikap terbaru Bawaslu] mengonfirmasi persepsi kita, bahwa Bawaslu, tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar.”
Demikian kritik yang disampaikan Choi kepada Republika pada Ahad, 7 Mei 2023.
Bawaslu, memang baru saja menyatakan sikap terkait kegiatan safari politik Ganjar ke sejumlah kota di Jawa Timur (Jatim) pada akhir pekan ini.
Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan tersebut, sepanjang tidak adanya ajakan memilih dan unsur pelanggaran pemilu lainnya.
Ini kontras dengan sikap Bawaslu terhadap Anies yang disampaikan pada akhir 2022 lalu.
Saat itu, Bawaslu menyebut kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi, tidak etis.
Sebab, Bawaslu menilai hal tersebut masuk kategori kampanye terselubung dan ‘terkesan mencuri start’ kampanye.
Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024, baru akan dimulai pada akhir 2023 mendatang.
Maka Choi menilai Bawaslu bersikap tidak netral, karena lembaga itu terkesan bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang hendak menjegal Anies.
Choi tidak menjelaskan lebih lanjut, siapa kelompok yang ia maksud.
“Ada muatan politik dari kelompok tertentu. Mereka [bekerja] atas dasar itu, bukan atas undang-undang,” sentil Choi.
Berhadap Bawaslu Sadar
Choi menyebut, tidak netralnya Bawaslu, hanya satu dari sekian banyak bentuk gangguan dari kelompok tertentu yang ingin menjegal Anies.
“Jalan perubahan banyak gangguan dan rintangan, tapi kita sadar, menuju yang lebih baik, membutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat.”
“Kesabaran yang tebal, dan tak lupa doa yang khusyuk,” kata Choi.
Lantas, apa yang akan dilakukan KPP untuk mengatasi tidak netralnya sikap Bawaslu ini?
Choi menyebut, pihaknya akan mendoakan pimpinan Bawaslu, segera sadar, tobat, dan kembali netral.
Pihaknya juga akan bergerak di parlemen untuk memastikan Bawaslu, bekerja secara adil.
Kata Bawaslu
Terpisah, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, mengeklaim jika pihaknya memperlakukan Ganjar dan Anies, sama.
Bawaslu mengawasi kedua capres tersebut dengan standar yang tidak berbeda.
“Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar sama seperti kami mengawasi Mas Anies,” akuan Bagja, Ahad (7/5/2023).
“Cuma Mas Ganjar, kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara, karena ia Gubernur Jawa Tengah,” sambungnya.
Menurut Bagja, Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan safari politik yang dilakukan para capres, termasuk Ganjar dan Anies.
Adapun teguran Bawaslu terhadap Anies pada akhir 2022 lalu, disampaikan karena Gubernur ke-17 DKI Jakarta itu dianggap bersafari politik di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
“Kita ‘kan tidak menganggap kegiatan safari politiknya Mas Anies kemarin bermasalah, yang bermasalah adalah ketika dilakukan di tempat ibadah,” ujar Bagja.
Soal Langkah PDIP
Sebelumnya, Bawaslu juga tidak mempersoalkan aktivitas akun Twitter resmi PDIP yang mengajak masyarakat menggunakan Twibbon [bingkai foto profil bergambar Ganjar Pranowo].
Pada Jumat (5/5/2023), Komisioner Bawaslu RI Totok Hariyono, mengatakan bahwa ajakan tersebut bukan pelanggaran.
Sebab, Ganjar belum terdaftar sebagai capres di KPU RI.
Dengan begitu, ketentuan soal larangan kampanye capres, tidak bisa diterapkan kepada Ganjar maupun PDIP.
“Kami anggap, sementara ini belum masalah, karena memang belum ada orang yang bisa ngomong ‘saya calon presiden’,” kata Totok.
“Apa dia capres? Buktinya belum ada nomor urut. Belum didaftarkan juga [di KPU], karena memang belum ada pendaftaran,” sambungnya.
Totok juga menyebut, ajakan memakai Twibbon, bukanlah kampanye colongan; karena Ganjar belum terdaftar sebagai capres.
Menurutnya, sebuah tindakan baru bisa dikategorikan sebagai kampanye, jika terdapat unsur nomor urut dan ajakan memilih.
Maka Totok, mengimbau semua bakal capres maupun partai pendukungnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang saat kampanye.
Meski saat ini masa kampanye belum dimulai.
Misalnya, kampanye di tempat ibadah, di fasilitas pemerintah, dan kampanye menggunakan uang.
Baca juga:
Totok mengatakan, bakal capres ataupun partainya baru bisa dijatuhi sanksi, jika telah terdaftar sebagai capres secara resmi.
Meski begitu, bakal capres juga dinilai bertindak tidak etis, jika saat ini melakukan hal-hal yang dilarang.
“Wong, nanti dilarang, kok, sekarang kamu lakukan? Jangan! Ini etika,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI itu.
“Kita sekarang ini yang tertinggi adalah imbauan moral. Calon negarawan, kok, melanggar aturan. Itu saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada 28 April dan 2 Mei 2023, akun Twitter resmi @PDI_Perjuangan, mengunggah konten berisi ajakan.
Agar publik untuk memakai Twibbon bergambar Ganjar.
“Mari gunakan foto kalian di Twibbon dalam rangka mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024-2029,” demikian bunyi cuitan akun PDIP.
Unggahan tersebut menyediakan lima jenis bingkai yang pada salah satunya terdapat foto Ganjar mengacungkan salam tiga jari khas PDIP, dan kalimat singkat berbunyi:
“Ganjar Pranowo Calon Presiden Republik Indonesia 2024”.
Kasus Anies
Pada akhir Desember 2022 lalu, Bawaslu pernah menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bacapres KPP, Anies Baswedan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
Namun, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies tersebut tidak etis.
“Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis.”
Demikian pernyataan Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis, karena masuk kategori kampanye terselubung.
Selain itu, safari politik tersebut juga ‘terkesan mencuri start’ kampanye capres Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Puadi mengatakan bahwa publik telah mengetahui Anies sebagai bacapres yang diusung oleh KPP.
Dengan demikian, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.
“Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu.”
Demikian ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI tersebut.
Maka Puadi menyampaikan, jika Bawaslu meminta semua bacapres di Pemilu 2024, termasuk Anies, untuk menahan diri.
Agar tidak berkampanye atau melakukan kegiatan apa pun yang bertujuan menyosialisasikan diri.
“Sebab, saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye,” tutup Puadi.
