Ngelmu.co – Kementerian Agama (Kemenag) mengalosikan anggaran untuk program diseminasi [atau penyampaian informasi terkait] pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021, hingga Rp21 miliar lebih.
DPR Protes
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Achmad, pun memprotes hal ini.
Ia bicara saat rapat kerja dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8) lalu.
“Ini ‘kan Pak Menteri, sudah menjelaskan pembatalan ibadah haji, sebab musababnya.”
“Saya yakin, seluruh calon jemaah dan masyarakat Indonesia, sudah tahu soal pembatalan ini.”
“Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp21 miliar, gitu?” tanya Achmad, heran.
Sebagai informasi, dalam presentasi Yaqut, [pada tabel realokasi intern anggaran tahun 2021] memang tercatat anggaran sebesar Rp21,7 miliar untuk diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 [atau 1442 Hijriah, imbas pandemi Covid-19].
Menurut Achmad, dana sebesar itu, seharusnya dapat dialokasikan untuk program lain. Apalagi sampai hari ini, pandemi belum usai.
Menag Yaqut, kata Achmad, bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk madrasah, pondok pesantren.
Bahkan, dapat juga untuk menambah sumber daya manusia (SDM) penyuluh keagamaan, serta KUA di bawah Kemenag.
“Kok enggak ini yang dikejar?” tanya Achmad. “Peningkatan SDM-nya. Ini ‘kan Rp21 miliar.”
“Cuma buat menyampaikan ke masyarakat batal haji? Masyarakat juga sudah tahu batal ini, barang ini,” kritiknya.
Lebih lanjut, Achmad juga menyoroti mata anggaran program renovasi tata ruang pelayanan haji yang lebih dari Rp44 miliar.
Itu mengapa ia meminta, agar pimpinan Komisi VIII, membatalkan alokasi dana khusus untuk program-program tersebut.
“Ini kita batalkan saja Pak Ketua,” usulnya.
“Jadi, kami, kita [meminta] nomor dua digugurkan saja. Termasuk renovasi ruang haji, gitu,” tegasnya.
Yaqut Tak Menjawab
Namun, dalam rapat itu, Yaqut tak menjawab kritik anggaran Rp21 miliar.
Ia hanya merespons tentang program renovasi tata ruang ibadah haji.
Yaqut menjelaskan, program itu bukan merenovasi kantor Kemenag, tetapi akan dialokasikan untuk perawatan asrama-asrama haji di seluruh Indonesia.
“Karena selama dua kali ini, dua tahun ini, enggak ada atensi kepada mereka,” tuturnya.
“Lebih banyak bangunan yang mulai rusak. Jadi, renovasi ini diarahkan ke sana, bukan ke kementerian atau yang lain,” jelas Yaqut.
Halaman selanjutnya >>>