Ngelmu.co – Nahdlatul Ulama (NU) disebut-sebut meminta jatah menteri secara terang-terangan pada kabinet Jokowi. Hal ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani. Ia mengaggap wajar jika partai politik, ormas, atau relawan mempunyai keinginan pihaknya masuk ke dalam kabinet, termasuk NU.
“Namun, NU ‘kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi Wapres,” tutur Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/6), seperti dilansir dari Tempo.
Tak lain, pemimpin tertinggi yang dimaksud Arsul adalah Mustasyar PBNU Ma’ruf Amin, yang sempat menjabat sebagai Rais Aam PBNU.
Tetapi kalau pemerintahan yang akan datang merasa masih memerlukan bantuan NU, terutama dalam mengatasi kecenderungan meningkatnya paham radikal, Sekretaris Jenderal PPP itu menyatakan, Jokowi lah yang akan memutuskan langsung.
“Tentu nanti Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), menyatakan pihaknya meminta tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi-Ma’ruf, karena merasa telah berkontribusi dalam kemenangan kubu petahana di Pilpres 2019.
“Tidak ada dukungan politik yang gratis,” tegasnya, usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) malam, seperti dilansir dari Merdeka.
Rais ‘Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan hal senada, pihaknya mengaku telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja periode 2019-2024.
“Kalau siap, sejak dulu siap,” pungkasnya, Ahad (23/6).
