Ngelmu.co – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Pras) menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Itulah alasannya, mengapa ia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.
“Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar,” ujarnya di kantor DPRD DKI Jakarta, dilansir dari Liputan6, Senin (4/3/2019).
Politisi PDIP tersebut juga mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Pras mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham. Namun, ia mengaku tak menghiraukannya. Dan belum ada juga pembahasan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD hingga kini.
Dilansir Liputan6, Pras mengatakan jika ia tidak sependapat dengan keuntungan dari bunga yang dihasilkan dari penjualan saham produsen bir. Ia ingin Anies Baswedan tidak setengah-setengah menghentikan peredaran alkohol.
“Enggak mau (dijual) saya, enggak sependapat. Kalau mau diberangus, berangus semua, saya sependapat,” ucap Pras.
“Selama saya menjadi ini (Ketua DPRD), saya akan berdiskusi, jelaskan apa sih argumentasinya,” imbuhnya.
Pras menuturkan, Anies sempat mengirimkan surat terkait penjualan saham bir. Namun, ia tidak menjawabnya.
“Enggak ada (komunikasi), cuma menyurati, enggak saya tidak lanjut,” paparnya.
Senada dengan Pras, Wakil Ketua F-Gerindra DPRD DKI, Syarif juga meminta Anies untuk melihat secara menyeluruh persoalan wacana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Hal ini mencakup persoalan pendapatan yang diberikan perusahaan terbuka itu kepada Pemprov DKI. Mengingat, pembangunan di DKI membutuhkan anggaran yang besar.
“Lihatnya enggak begitu. Kita ‘kan butuh duit untuk pembangunan. Hanya itu ‘kan kebetulan usahanya bir, yang penting ‘kan duitnya,” ujarnya, Selasa (5/3/2019), dikutip dari Detik.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus pun berdiri di jalur yang sama, ia menyebut Anies Baswedan berlebihan, saat mengatakan anggota DPRD DKI tidak ingin Pemprov DKI menjual saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) produsen bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).
Menurutnya, jika Anies memang ingin menjual saham tersebut, maka harus mengikuti prosedur yang ada, yakni menunggu persetujuan DPRD. Bestari menegaskan jika DPRD DKI tidak akan menyetujui penjualan saham itu, selama alasannya tidak jelas.
“Ya kalau mau lepas, lepas saja. Ikuti saja prosedurnya, enggak usah lebay ngomong ke sana-sini bahwa ada DPRD enggak mau segala macam. Selama ini yang DPRD enggak mau juga dia jalani,” ujarnya saat dihubungi, dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (5/3).
Sementara itu, Anies mengaku akan terus melaporkan anggota Dewan DKI yang menolak penjualan saham produsen Anker Bir kepada warga DKI.
“Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat, ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat. Ini Dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir,” tegasnya.
