Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik, Publik Menjawab

  • Bagikan
Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik

Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Pernyataan itu, ia sampaikan saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 [mengutip kanal YouTube Sekretariat Presiden], Senin (8/2) kemarin.

Publik pun menjawab. Mulai dari komika Ernest Prakasa dan Bintang Emon, musikus Fiersa Besari, hingga masyarakat pada umumnya.

“Bisa sih, tapi tolong tertibkan dulu ‘relawan’ Bapak,” tulis @ernestprakasa.

“UU ITE: Assalamu’alaikum,” cuit @bintangemon.

“Hahaha. Presiden kita memang humoris sekali,” kata @FiersaBesari.

Akun Twitter @Tyas431, pun menyindir, “Saya menjamin kebebasan Anda berbicara, tapi saya tidak menjamin kebebasan Anda setelah berbicara.”

Jawaban lain datang dari @jawafess, “Tapi nanti dirujak buzzer dan dituntut UU ITE, Pakde.”

“Hati-hati, jangan terjebak umpan lambung yang akan menusuk jantung, kritik sering dianggap ujaran kebencian yang akan bikin kalian dikerangkeng dengan pasal UU ITE,” ujar @CaesarDcandra.

Baca Juga: Lepas Lovebird saat Resmikan RS Joglo Dungus, Gubernur Khofifah Panen Kritik

Sebelumnya, Presiden Jokowi, mengatakan, “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan.”

Meski menurutnya Indonesia, telah mencapai banyak hal dalam urusan perbaikan pelayanan publik, tetapi Jokowi menilai, masih banyak aspek yang perlu perbaikan.

“Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku,” kata Jokowi.

“Terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil,” imbuhnya.

Terlepas dari Jokowi, pada Sabtu (6/2) lalu, ekonom senior, Kwik Kian Gie juga berkicau soal kritik, lewat akun Twitter-nya, @kiangiekwik.

“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif.”

“Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” sambungnya.

“Zaman Pak Harto, saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah,” lanjutnya lagi.

Hingga berita ini ditulis, cuitan tersebut sudah di-likes lebih dari 35 ribu kali, sekaligus mendapat lebih dari 3.000 balasan.

Salah satunya dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “I’m with Pak Kwik,” balasnya singkat.

Namun, pernyataan Kwik juga mendapat respons lain, seperti pertanyaan beberapa pihak soal posisinya saat ini.

“Saya ini sejak tahun 1987 ‘kan kader PDI sampai menjadi PDIP, mengalami Kongres Medan dan Surabaya, dan tetap kader sampai saat ini,” jelasnya.

“Satu partai dengan Pak Jokowi, tapi ‘kan tidak lantas harus menjilat terus dan mencari muka terus? Hubungan dengan Mbak Mega masih super (dekat),” akuan Kwik.

Baca Juga: “Apakah Bapak Sungguh Tak Bisa Adil Sejak dalam Pikiran?”

Sebenarnya yang menyebut kritik dan saran adalah hal penting bagi pemerintah bukan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Seperti pernyataannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021, Selasa (9/2).

Ia mengatakan, “Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.”

“Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga, dan bagi pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah,” sambungnya.

“Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono.

  • Bagikan
ngelmu.co