Ngelmu.co – Kembali asia.nikkei.com, Media online asing, mengulas tentang program infrastrktur dari pemerintah Indonesia. Media online asing, asia.nikkei.com, menuliskan bahwa kegagalan konstruksi ‘Mematikan’ menempatkan Widodo di kursi panas menjelang pemilihan 2019 mendatang.
Serangkaian kecelakaan mengancam melemahkan dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur yang selama ini digadang-gadang menjadi program yang dibangga-banggakan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Meskipun penyebab beberapa kecelakaan tersebut tetap tidak jelas, saingan politik presiden telah menangkap kelemahan sang presiden menjelang pemilihan presiden dan pemilihan daerah. Karena mendorong pengerjaan proyek terlalu cepat tanpa pengawasan yang layak, sehingga menyebabkan berbagai kecelakaan terjadi yang menimbulkan banyak korban jiwa.
Hanya sebulan setelah Widodo meresmikan dan membuka pengoperasian kereta api ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hujan deras memicu tanah longsor di jalan kereta bawah tanah di dekat bandara pada 5 Februari 2018 lalu. Tumpling beton dan tanah menghancurkan Honda Brio yang lewat, menewaskan supir perempuan Honda Brio tersebut dan melukai penumpang lainnya. Akibat kejadian ini, operasi kereta api bandara tersebut dihentikan selama tiga hari.
Longsor terjadi sehari setelah terjadi kecelakaan mematikan di sebuah lokasi konstruksi untuk jalur kereta api komuter di Jakarta Pusat. Sebuah derek berat jatuh, menewaskan empat pekerja dan melukai setidaknya satu lainnya. Hal ini adalah rangkaian terbaru dari sekurangnya 14 kecelakaan yang melibatkan proyek infrastruktur selama beberapa bulan terakhir – 10 di Jakarta dan sekitarnya. Jumlah korban tewas mencapai sembilan.
Masalahnya bertepatan dengan rangkaian dalam konstruksi, setelah dana lesu dan kemajuan di paruh pertama kinerja presidensi Widodo. Sebagian besar kasus masih dalam penyelidikan, namun skeptisisme bisa membangun kualitas infrastruktur yang baik dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi ambisinya tersebut.
Beberapa pengamat melihat kombinasi faktor-faktor yang dimainkan: skala dan variasi proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditambah dengan tekanan pada pembangunan untuk menyelesaikannya dengan cepat-dalam banyak kasus selesai sebelum tahun 2019, ketika Widodo mengharapkan untuk bisa “dijual” dalam pemilihan umum mendatang ditahun 2019.
Pertimbangkan LRT Jakarta, jaringan transit rel ringan pertama di ibu kota. Proyek tersebut seharusnya diluncurkan pada tahun 2015, namun karena pendanaan dan masalah lainnya, pembangunan tidak dimulai sampai Januari 2017. Meskipun penundaan yang lama, target penyelesaian tidak berubah – sebelum Asian Games pada bulan Agustus. Pemerintah ingin para atlet bisa menggunakan LRT untuk menghindari kemacetan lalu lintas kota yang terkenal.
“Kereta-kereta akan tiba pada bulan April,” Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kepada wartawan pada bulan Desember. “Insyaallah, paling awal beroperasi pada bulan Juli.”
Pada 22 Januari, para pekerja memasang sebuah balok untuk trek tinggi di dekat velodrome di Jakarta Timur saat gelagar itu roboh, melukai lima pekerja di antaranya.
Franky Rivan, seorang analis di Mirae Asset Sekuritas Indonesia, termasuk di antara mereka yang percaya bahwa pekerjaan yang yang dilakukan secara terburu-buru harus disalahkan.
“LRT yang akan menghubungkan velodrome, dibangun oleh Wijaya Karya, merupakan konstruksi LRT tercepat karena ditujukan untuk Asian Games,” kata Rivan, yang telah mengikuti kontraktor negara yang terlibat dalam proyek infrastruktur, seperti Wijaya Karya dan Waskita Karya. “Tapi seharusnya mereka tidak segera menyelesaikannya.”
Politisi oposisi mengambil kesempatan untuk mengkritik tenggat waktu pemilihan yang dipilih oleh Widodo. Anggota parlemen dilaporkan berencana untuk memanggil dan menginterogasi pejabat pemerintah dan perusahaan konstruksi mengenai “kegagalan konstruksi”.
“Perkembangan simultan yang berjalan pada tenggat waktu yang ketat pasti menimbulkan beban moral bagi siapa saja, termasuk perusahaan konstruksi,” kata anggota parlemen Nurhasan Zaidi dari Partai Keadilan Sejahtera. “Pemerintah harus memikul tanggung jawab.”
Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono juga menunjuk unsur manusia.
“Kami mengamati bahwa banyak kecelakaan terjadi pada hari Sabtu [atau] hari Minggu,” kata Hadimuljono kepada Kompas TV dalam sebuah wawancara. “Jadi mungkin ada kecerobohan, yang harus kita akui sebagai kesalahan manusia.”
Polisi telah menyalahkan kesalahan manusia dalam setidaknya satu kasus – kecelakaan crane mematikan pada 4 Februari 2019 lalu. Operator derek telah ditahan dan disebut sebagai tersangka, dengan pihak berwenang mengesampingkan kegagalan peralatan.
Dradjat Hoedajanto, ketua Himpunan Ahli Konstruksi, berbicara secara luas tentang angkatan kerja yang tidak siap. Dari 8.1 juta pekerja konstruksi di Indonesia, kurang dari 10% memiliki sertifikasi yang tepat, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sumber daya manusia di sektor konstruksi mungkin tidak siap untuk melakukan begitu banyak pekerjaan dan harus menyelesaikannya dalam waktu singkat,” kata Hoedajanto. “Ada kekurangan pekerja berkualitas di semua tingkat – termasuk buruh dan insinyur – jadi mereka terlalu banyak.”
Investigasi yang tidak tepat juga mendorong bisikan tentang janji kontraktor dan subkontraktor yang tidak sesuai, yang menurut Hoedajanto sering didasarkan pada “efisiensi paksa”.
“Pemenang penawaran seringkali mereka yang menawarkan harga termurah,” katanya. “Itu bermasalah.”
Lima perusahaan konstruksi milik negara – Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, Hutama Karya dan Pembangunan Perumahan – telah menguasai sebagian besar proyek transportasi. Pembangun swasta telah menemukan diri mereka dengan hanya sepotong kue kecil, meskipun pemerintah meminta partisipasi mereka dalam program infrastruktur.
Perusahaan negara hanya mengatakan mereka melihat ke dalam kecelakaan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum sejauh ini hanya mengeluarkan teguran kepada Waskita, kontraktor di belakang hampir setengah proyek yang dilanda kecelakaan tersebut.
Teguran tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk “memperbaiki sistem kerja dan alamat [pengawas konstruksi], jadi mereka akan lebih berhati-hati,” kata Arie Setiadi Moerwanto, direktur jenderal kementerian. “Waskita telah menindaklanjuti teguran tersebut. Katakanlah mereka telah mengubah sistemnya.”
Kementerian tersebut bulan lalu membentuk Komite Keselamatan Konstruksi untuk menyelidiki kecelakaan dan mengevaluasi proyek terkait. Perusahaan juga berencana membentuk Komite Keselamatan Bangunan untuk mengevaluasi infrastruktur setelah konstruksi selesai.
Terlepas dari semua kecelakaan tersebut, Widodo pekan lalu meluncurkan pembangunan jalan tol pertama di Sumatera Barat – bagian dari proyek Trans-Sumatra, yang akan menghubungkan ujung selatan dan utara pulau itu dengan total 2.800 km jalan tol.
