Mahfud MD: Tidak Pernah Pemerintah Mendiskreditkan Umat Islam

  • Bagikan
Mahfud MD Mendiskreditkan Umat Islam

Ngelmu.co – Mengisi Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Kamis (17/9) kemarin, Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan jika pemerintah tak pernah mendiskreditkan umat Islam, apalagi memusuhi.

“Tidak pernah pemerintah mendiskreditkan umat Islam. Presiden kita orang Islam. Mayoritas pejabat kita orang Islam,” tuturnya, seperti dilansir Republika.

“Ini rektor Unand, juga Islam. Ulama, juga selalu dilibatkan kalau mau buat undang-undang,” sambung Mahfud.

Pernyataan itu pun mendapat beragam tanggapan dari para pengguna media sosial Twitter.

“Fakta di masyarakat bagaimana, Pak @mohmahfudmd? Kasus-kasus penyerangan ulama selama ini, yang pelakunya selamat dengan dalih orgil, dan ucapan tendensius pejabat yang mendiskreditkan ummat Islam, bagaimana?” tanya @AbdulAzizlatte.

“Hanya karena di satu kasus Anda bersuara kencang, Anda ingin kami percaya? Buktikan dengan penjarakan si Dennis Siregar, yang udah menghina dan mengecap anak-anak kecil pesantren sebagai calon teroris! Kalo ga mampu, ya tetep pemerintah bakal gw cap bullshit adil sama umat, terutama umat Islam!” tegas @DudyDam_.

“Untuk mendapatkan anggapan positif, tentunya para elite pejabat pemerintah, perlu perbaiki komunikasi kepada publik, transparan, dan jujur. Karena kerap kali, ketika korban penganiayaan adalah Ustadz, Kyai, atau Ulama, maka menyebut pelaku sebagai orang gila, seperti dikondisikan,” kata @SugiKawuloAlit.

“Periode pertama banyak, loh. Ustadz dibac*k, dihadang, dilempar gas air mata, dan masih banyak lagi. Punya mata, telinga ‘kan @mohmahfudmd?” tanya @ImadHasan95.

Baca Juga: Penyerangan Terhadap Ulama, Munarman: Modus Lama, Pelaku Kalau Tertangkap Selalu Disebut Gila

Kembali ke Mahfud, pada kesempatan itu, ia mengatakan, pemerintahan Indonesia, memang pernah memusuhi umat Islam.

Namun, hal itu dialami umat Islam, saat masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Di mana Muslim, dianggap sebagai musuh dan pemberontak, sehingga senantiasa terkucil.

Menurut Mahfud, di masa itu, Muslim, tidak boleh menjadi pejabat, polisi, bahkan masuk ke sekolah tinggi.

Ia kemudian membandingkan, dengan kondisi saat ini, di mana umat Islam, memberi kontribusi besar untuk bangsa; lewat banyak sisi.

“Dulu mana ada polisi ini orang Islam, di zaman Belanda? Tidak boleh,” kata Mahfud.

“Orang Islam dulu dikejar-kejar sama polisi. Sekarang? Kapolri, Kapolda, Panglima, orang Islam,” imbuhnya.

Mahfud pun menyinggung, soal kasus yang belakangan ini menyeret para ulama, termasuk penusukan yang dialami oleh Syekh Ali Jaber.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, memastikan pemerintah akan mengawal kasus hingga ke pengadilan.

Pemerintah, akuan Mahfud, juga akan menuntaskan kasus penganiayaan terhadap ulama yang terjadi sejak 2016-2018 lalu.

Penganiayaan yang dialami Kiai Umar Basri, di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Pembunuhan terhadap Ustaz Prawoto, di Cigondewah, Kota Bandung.

Hingga penganiayaan terhadap Kiai Hakam Mubarok, di Lamongan, Jawa Timur.

Mahfud mengatakan, saat ini, kasus-kasus itu sudah kembali di-selidiki.

“Jangan-jangan ini di-organisir oleh orang yang sama. Kita membaca juga, di-organisir oleh orang yang sama,” akuannya.

  • Bagikan
ngelmu.co