PKS Nilai Pernyataan Jokowi soal ‘Jatah’ Prabowo Tidak Bijak

  • Bagikan
PKS Jokowi Jatah Prabowo

Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal ‘jatah’ Prabowo Subianto, tidak bijak.

Menurut PKS, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap sebagai negarawan.

“Iya, tidak bijak. Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politikus semata.”

Demikian tutur Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, Selasa, 8 November 2022, mengutip Kompas.

Artinya, Jokowi tidak perlu sibuk memprediksi kesempatan menterinya–dalam hal ini Prabowo–untuk menggantikan posisinya sebagai presiden di pilpres mendatang.

“Sikap negarawan dengan politikus itu berbeda. Politikus berpikirnya untuk pemilu mendatang, sementara negarawan untuk masa depan generasi mendatang,” ujar Kholid.

“Presiden seharusnya juga bisa berdiri di atas semua kelompok, partai, dan kandidat yang akan bersaing,” sambungnya.

Maka Kholid berharap, Jokowi dapat bersikap sebagai negarawan di Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, dengan demikian, pemilu akan berjalan lebih kondusif, karena semua pihak merasakan ‘sense of justice‘ dan ‘sense of equity‘.

“Sudahi drama politik ini. PKS mendukung kepala negara untuk fokus menyelesaikan tugasnya,” kata Kholid.

“Sehingga di akhir kepemimpinannya, mewariskan yang terbaik untuk kepemimpinan mendatang,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Jokowi yang hadir di acara HUT Partai Perindo, menyinggung soal ‘jatah’ Prabowo Subianto.

Di saat memberi sambutan, Jokowi bilang, “Saya ini dua kali wali kota di Solo, menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur, sekali, menang.”

“Kemudian dua kali di pemilu presiden, juga menang, mohon maaf, Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya, Pak Prabowo,” sebut Jokowi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ngelmu.co (@ngelmuco)

Pernyataan itulah yang kemudian disayangkan oleh PKS.

Baca Juga:

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, yakni Hendri Satrio, juga bicara.

Ia menyampaikan, bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi sepatutnya tidak boleh menyampaikan dukungannya ke pihak tertentu.

Apalagi sosok yang digadang-gadang akan maju sebagai capres di Pilpres 2024.

“[Jokowi] harus menahan syahwatnya untuk mendukung salah satu di antara capres.”

“Bahkan, mendukung semua juga tidak bisa, karena nanti iri-irian,” jelas Hendri, Selasa (8/11/2022), mengutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Jokowi, seharusnya tidak mendukung siapa pun.

“[Presiden seharusnya] mempersilakan saja kepada rakyat, memilih. Ini ‘kan sebetulnya ritual biasa dalam demokrasi.”

“Ritual lima tahunan. Harusnya enggak perlu terlalu sibuklah presiden,” ucap Hendri.

Ia juga menilai, pernyataan dukungan seperti itu dapat dilihat sebagai tanda Jokowi yang sebenarnya ingin menjadi ‘king maker’.

Hal ini, menurut Hendri, bisa berdampak pada citra pemilu atau pesta demokrasi yang digelar di Indonesia.

“Presiden enggak boleh jadi king maker, kasian pemilunya, nanti dianggap enggak jurdil.”

“Masa penguasa ikut menentukan pengganti? Enggak boleh dalam demokrasi, tidak dibenarkan,” tutup Hendri.

  • Bagikan