Ngelmu.co – Tercatat sebanyak 188 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat gulung tikar. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya 68 ribu buruh terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Direlokasikan ke Jawa Tengah
Perusahaan-perusahaan TPT tersebut direlokasikan ke Provinsi Jawa Tengah. Data dengan rentang waktu Januari 2018 hingga September 2019 tersebut tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.
Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabumi mengatakan, kondisi ini terjadi akibat terbukanya keran impor tekstil dari China. Menurutnya, hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan industry menyesuaikan diri dengan teknologi.
“Selain itu, khususnya di Majalaya, mereka bangkrut karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil. Jadi di Majalaya itu industrinya sudah tua, dan bahkan di tahun 2019 ternyata masih ada alat tenun yang dipakai oleh pabrik garmen di sana yang buka mesin,” kata Hema pada Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Cimandiri, Kota Bandung, Jumat 4 Oktober 2019.
Beragam Upaya Agar Pabrik Tekstil Tidak Bangkrut
Oleh karena itu, Dinasketrans Provinsi Jawa Barat telah melakukan beragam upaya, agar keberadaan pabrik tekstil yang ada tidak mengalami kebangkrutan. Upaya yang dilakukan seperti kebijakan pengupahan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, selain yang dikemukakan kalangan pengusaha, ia juga memaparkan alasan lain yang membut industry TPT sulit berkembang di Jabar saat ini.
Misalnya, tentang hubungan kerja antar pengusaha dengan konsumen atau pemesan produk. Seperti contoh, beberapa pabrik di Subang dan Bogor yang sempat mengalami masalah dengan pembeli hingga akhirnya mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Pada umumnya, pembeli merupakan pemesan asing dengan merek dagang terkenal.
”Misalnya, ada buyers memesan produk. Ketika produksi sedang berjalan, tiba-tida ada demo buruh. Dalam kondisi seperti ini, sering kali buyers kabur dengan alasan untuk menjaga nama baik produknya,” ujarnya.
Namun, hal ini berdampak kepada pengusaha yang telah menjalankan proses produksi kebingungan untuk menjual produk yang sudah jadi. Sementara jika dilempar ke pasaran dengan atribut lengkap, mereka terkendala hak merek milik pembeli.
Kerugian yang dialami pun semakin membengkak, ketika material bahan produk pesanan harus diimpor. Lantaran, pengusahalah yang berkewajiban untuk membayar bahan baku yang telanjur dipesan.
”Itulah mengapa kami membuat task force. Berawal dari task force ini, kami menggagas Buyers Forum,” ucapnya.
Ade mengatakan, keberadaan Buyers Forum berangkat dari permasalahan yang dihadapi industri TPT Jabar. Dengan kontribusi terhadap pendapatan domestrik regional bruto (PDRB) yang mencapai 40%, menurut dia, itu mengharuskan Pemprov Jabar memiliki terobosan untuk menyelamatkan sektor TPT.
Melalui Buyers Forum, akan dikumpulkan para pembeli dari seluruh dunia yang memesan produk dari industri TPT Jabar, bekerja sama dengan ILO.
”Rencananya, kegiatan ini akan digelar di Jakarta pada 30-31 Oktober 2019. Gubernur Ridwan Kamil akan menjadi pembicara,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jabar akan mempromosikan sekaligus mengajak pembeli menjaga suasana kondusif, harmonisasi, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis di Jabar.
