SBY

SBY Serahkan Cawapres Ke Prabowo: Bukan Sebuah Fakta?

Ngelmu.co – Pihak Demokrat berang saat tahu Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Sebutan Jenderal Kardus untuk Prabowo pun disematkan politikus Demokrat. Bahkan, ada ancaman Demokrat akan keluar dari koalisi jika bukan AHY yang jadi cawapres Prabowo. Lalu, apakah pernyataan SBY menyerahkan sepenuhnya pilihan cawapres ke Prabowo sekedar retorika?

Sikap berang Demokrat meng indikasikan upaya membangun koalisi dengan Gerindra pun di ambang kegagalan. Sikap Demokrat tersebut sekaligus membantah komitmen Ketua partai berlambang mercy itu, Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya. SBY sempat menyatakan bahwa dirinya mempercayakan secara penuh pemilihan calon wakil presiden kepada Prabowo.

Sikap Demokrat yang seperti diperlihatkan saat ini tak mengherankan dalam dunia politik. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan bahkan merangkumnya dalam kalimat “tak ada makan siang gratis“.

Baca juga: Politikus Demokrat Sebut Prabowo Jenderal Kardus

Firman mengatakan bahwa pernyataan SBY yang menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Prabowo tidak dapat dilihat sebagai sebuah fakta. Firman menilai bahwa SBY tetap bersikap mengedepankan AHY sebagai cawapres Prabowo. Menurut Firman, dalam situasi demikian, sikap Prabowo memilih Sandiaga membuat Gerindra dan Demokrat harus berkomunikasi kembali membahas insentif yang diperoleh masing-masing partai bila berkoalisi.

“Hal-hal seperti itu ketika kemudian tidak tercapai kesepakatan antara elite Gerindra dan Demokrat, ya dinamikanya seperti yang terjadi hari ini, seakan cair lagi,” kata Firman, dikutip CNNIndonesia.

Saat ini, Demokrat berada di persimpangan. SBY pun masih belum memastikan dukungan partai. Namun, karena memasuki tenggat pendaftaran untuk pilpres, Jumat (10/8), membuat ruang gerak Demokrat jadi terbatas.

Menurut Djayadi Hanan yang merupakan Peneliti dari Saiful Mujani Research Center menyebutkan bahwa keputusan Prabowo memilih Sandi sebagai cawapres akan semakin menggoyahkan upaya membangun koalisi antara Gerindra dan Demokrat. Kata Djayadi, keputusan Prabowo memilih Sandi, tak serta merta membubarkan koalisi keduanya. Sebab di detik-detik terakhir ini sudah tidak mungkin lagi bagi Demokrat membentuk koalisi baru. Demokrat berada di posisi dilema, serba salah.

Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah akan berbalik mendukung kubu Jokowi usai deklarasi Prabowo-Sandiaga karena Demokrat akan memutuskan sikapnya hari ini dalam rapat Majelis Tinggi.

Baca juga: Demokrat: Belum Ada Titik Terang Koalisi dengan Prabowo

“Saya belum tahu persisnya, tapi yang melakukan komunikasi politik kan tingkat tinggi, ada waketum, sekjen. Sampai hari ini kita belum ada update ada komunikasi dengan pihak istana atau tidak,” kata Ferdinand.

Djayadi menyatakan bahwa dirinya pesimis Demokrat dapat bergabung dengan Koalisi Jokowi. Sebab, ucapan SBY yang menyinggung hubungannya dengan Megawati, menurut Djayadi bakal jadi penghambat serius kemungkinan Demokrat bergabung dengan Jokowi.

“Bergabung dengan koalisi Jokowi sudah tidak mungkin mengingat pernyataan SBY sendiri yang sudah bilang tidak bisa dengan Mega,” papar Djayadi.

Jika tetap ingin berkoalisi dengan Prabowo, menurut Djayadi dan juga Firman, Demokrat harus bersedia menurunkan tawaran politiknya. Sebab, politik itu kompromi, jika tak dapat 100 persen yang diinginkan, maka penawaran pun harus diturunkan.

Adapun opsi lainnya, selain kembali berkoalisi dengan Gerindra, Djayadi menambahkan Demokrat juga memiliki opsi membentuk poros ketiga atau di luar Prabowo dan Joko Widodo. Namun, peluang Demokrat menempuh langkah ini terbilang sangat kecil karena harus merangkul PAN dan PKB. Terlebih PKB sampai saat ini masih bersetia mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, PAN pun dengan tegas menyatakan ikut koalisi dengan Prabowo-Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, Firman mengatakan Demokrat dipastikan tak bisa mengambil posisi netral seperti halnya sikap saat Pilpres 2019. Jika Demokrat kembali mengambil posisi netral, menurut Firman, akan memberikan banyak kerugian bagi Demokrat, salah satunya menghentikan laju karier politik AHY selama lima tahun ke depan.