Soal Keselamatan Dokter, Menko PMK ke IDI: Jangan Harap Pihak Lain Lebih Bertanggung Jawab

Ngelmu.co – Meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melindungi keselamatan para anggotanya yang berjuang ‘melawan’ COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pun berpesan.

“Jangan berharap ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab,” tuturnya, saat menjadi keynote speaker dalam simposium virtual, yang digelar IDI Jawa Barat, Ahad (27/9) kemarin.

“Karena kalau berharap ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab, maka hilanglah hakekat korps-nya, ke-sejawat-annya,” sambung Muhadjir, seperti dilansir Kompas.

Menurut Muhadjir, sebagai wadah profesi yang mumpuni, IDI, harus mengedepankan tanggung jawab dalam rasa kesejawatan; melindungi keselamatan para anggota.

“Saya mohon, IDI betul-betul berada di ujung tombak pertama untuk melindungi keselamatan anggotanya. Itu bagian dari tanggung jawab korps,” ujarnya.

Maka itu, Muhadjir, meminta agar IDI pusat, bisa memerhatikan IDI daerah.

Salah satunya, dengan merumuskan cara, agar para anggotanya aman, saat memberi pelayanan.

Muhadjir, meminta agar seluruh anggota IDI, berada di depan, untuk membangun solidaritas kepada para anggota yang sedang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19.

“Upayakan semua anggota IDI, ada di depan, tidak hanya mereka saja yang tinggal sendirian,” pesannya.

“Tapi dibangun solidaritas sesama korps, itu. Diperkuat rasa sepenangunggan, tanggung jawab bersama,” imbuhnya.

IDI, lanjut Muhadjir, harus paling bertanggung jawab terhadap keselamatan serta keamanan para anggotanya, dalam melawan COVID-19.

“Mohon diperkuat rasa sepenanggungan, tanggung jawab bersama,” pesannya.

“Dan IDI, yang harus paling bertanggung jawab, terhadap keselamatan, keamanan anggotanya, terutama yang ada di garis depan perang melawan COVID-19,” sambung Muhadjir.

Mendengar pernyataan tersebut, publik–melalui media sosial–menyayangkan apa yang disampaikan oleh Muhadjir.

“Apakah Muhadjir, mengatakan IDI, bertanggung jawab atas kematian dokter Indonesia?” tanya @amasna.

Kritik juga disampaikan oleh praktisi kesehatan dan peneliti MRI–di salah satu rumah sakit umum Singapura–Septian Hartono.

“Pemerintah Indonesia, terus terang-terangan dan tanpa malu-malu mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain,” cuitnya, lewat akun @septian.

“Seharusnya, fokus pada hal berikut: (1) menyelidiki kematian petugas kesehatan,” sambungnya.

“Dan (2) mengaudit serta menegakkan pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat di fasilitas kesehatan,” lanjutnya lagi.

It’s crazy how 🇮🇩 govt continues to gaslight & shamelessly deflect its responsibilities to other parties.

It should focus on the following: (1) investigate the deaths of healthcare workers and (2) audit & enforce proper infection prevention and control in healthcare facilities. https://t.co/gfwiuyWzvF

— Septian Hartono ن 😷 (@septian) September 27, 2020

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, pun ikut bersuara.

“Kalau @kemenkopmk menyampaikan ini, maka Pak M, sudah tega melempar tanggung jawab keselamatan Nakes, yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah @KemenkesRI,” kritiknya.

“Negara itu, harus melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk Nakes. BUKAN (tanggung jawab) @PBIDI,” sambung @drpriono1.

Kalau @kemenkopmk menyampaikan ini, maka pak M sudah tega melempar tanggung-jawab keselamatan Nakes yg seharusnya jadi tanggung-jawab pemerintah @KemenkesRI . Negara itu harus melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk Nakes. BUKAN @PBIDIhttps://t.co/u9jTVUiE1O

— Juru Wabah (@drpriono1) September 27, 2020

Baca Juga: Seorang Dokter Sumbar Bangun Lab COVID-19 Demi Warga Bisa Tes Swab Gratis

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Mitigasi PB IDI, Adib Khumaidi, mengatakan jumlah kematian dokter dan Nakes Indonesia, akibat COVID-19, semakin meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Mitigasi PB IDI, hingga 17 September lalu, sudah 117 dokter RI, yang meninggal akibat terpapar Corona.

“Angka kematian dokter yang semakin cepat dan tajam ini, menunjukkan masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan,” kata Adib.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, bahwa pihaknya–mewakili seluruh tenaga kesehatan Indonesia–paham bahwa kebutuhan ekonomi perlu diperhatikan.

Namun, IDI meminta, agar masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Hal ini bukan hanya untuk keselamatan para tenaga kesehatan. Namun, juga keselamatan diri mereka sendiri, dan orang-orang di sekitar,” jelas Adib.

Pandemi ini, sambung, tidak akan pernah berakhir, jika tak disertai peran serta semua elemen masyarakat.

Jika terjadi, tentunya, hal ini akan berdampak negatif bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga ekonomi secara berkepanjangan.

“Dengan jumlah dokter yang berguguran, maka menjadi pekerjaan besar untuk tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan secara proporsional,” beber Adib.

“Indonesia, bahkan belum mencapai puncak pandemi gelombang pertama,” imbuhnya.

“Apabila hal ini terus berlanjut, maka Indonesia, akan menjadi episentrum Covid dunia,” lanjutnya lagi.

“Yang mana akan berdampak semakin buruk pada ekonomi dan kesehatan negara kita,” pungkas Adib.