Ngelmu.co – Program kartu prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19, dinilai Gerakan Pemuda (GP) Ansor, tak efektif dan hanya akan membuang-buang anggaran.
Menurut Ketua Umum Pimpinan GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, saat ini rakyat lebih membutuhkan bantuan langsung untuk bertahan hidup.
“Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan, saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” tuturnya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir CNN, Rabu (15/4).
Anggota DPR F-PKB itu menilai, anggaran Rp20 triliun yang di-siapkan untuk program kartu prakerja, cukup besar.
Anggaran sebesar itu, akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu rakyat bertahan hidup di tengah pandemi, baik dengan memberikan bahan-bahan pokok pun uang tunai.
Penerima pelatihan dalam program kartu prakerja, kata Yaqut, rata-rata orang yang sudah memiliki keahlian.
“Jadi, yang mendesak dibutuhkan bukan pelatihan atau pembinaan, tapi bantuan yang langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Anggaran dari program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, lanjut Yaqut, sebaiknya digunakan untuk membantu para guru ngaji serta kiai, di desa-desa.
“Mereka itu hanya dapat honor sekadarnya saja. Mereka juga jadi bagian yang terdampak, karena imbauan pemerintah untuk di rumah, mereka akhirnya tidak bekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut Yaqut juga mengkritik, keterlibatan Skill Academy by Ruangguru, sebagai salah satu mitra pelatihan online.
Pasalnya, salah satu pendiri perusahaan itu adalah Adamas Belva Syah Devara, yang kini menjabat sebagai staf khusus Presiden Jokowi.
Posisi Belva sebagai pendiri Ruangguru sekaligus ‘pembantu’ Jokowi saat ini, menurut Yaqut, rawan memicu tumpang tindih kepentingan.
“Jika pelatihan online tetap dipaksakan, justru makin membenarkan dugaan publik, tentang adanya konflik kepentingan,” imbaunya.
Maka Yaqut pun meminta, agar pemerintah memutus kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan mitra kartu prakerja.
Sebab menurutnya, anggaran program kartu prakerja, akan lebih baik di-alihkan untuk bantuan sosial.
“Sekali lagi, yang mendesak dibutuhkan rakyat saat ini bukan pelatihan online, tapi bantuan yang langsung bisa dirasakan rakyat,” tegas Yaqut.
Baca Juga:Â Seorang Ibu Pertanyakan Materi Belajar Anak SD yang Disiarkan TVRI, “Kok Gini Sih?”
Sebelumnya, pemerintah mengalirkan dana anggaran sebesar Rp20 triliun, untuk program kartu prakerja. Di mana dari total anggaran tersebut:
- Sebesar Rp5,6 triliun diperuntukan sebagai biaya pelatihan,
- Rp13,45 triliun untuk dana insentif,
- Rp840 miliar untuk dana survei, dan
- Rp100 juta untuk dana PMO.
Pemerintah juga menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti:
- Tokopedia,
- Skill Academy by Ruangguru,
- Maubelajarapa,
- Bukalapak,
- Pintaria,
- Sekolahmu,
- Pijarmahir, hingga
- Sisnaker.
Sebanyak 5,6 juta orang, di-targetkan oleh pemerintah untuk menjadi penerima kartu prakerja, dan akan mendapatkan bantuan:
- Rp1 juta untuk pelatihan,
- Rp600 ribu per bulan untuk penuntasan pelatihan (selama empat bulan), dan
- Rp150 ribu untuk survei kebekerjaan.
