Ngelmu.co – Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor cabang Surabaya Faridz Afif angkat biacara soal tuntutan pembubaran Banser NU. Faridz membantah terkait keikutsertaan Banser NU dalam aksi diskriminasi dan rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, yang berlokasi di Jalan Kalasan, Surabaya, pada 16 dan 17 Agustus 2019.
Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip yang diajarkan, “Itu bertentangan dengan prinsip dan ajaran kami sebagai santrinya Gus Dur,” kata Faridz dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 25 Agustus 2019.
Ansor dan Banser NU
Faridz menegaskan, bahwa Gus Dur, mengajarkan Ansor dan Banser NU untuk selalu melakukan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan segala konflik. Justru Gus Faridz (sapaan akrabnya) mengatakan, bahwa Banser NU berhasil berkomunikasi dengan mahasiswa Papua pasca insiden itu terjadi.
Saat ini, Banser NU menyebut penghuni asrama mahasiswa di Jalan Kalasan sebagai pasukan Gus Dur dan Banser turut serta menjaga asrama tersebut. Menurutnya, mahasiswa dan warga Papua adalah saudara sebangsa dan setanah air.
“Siapapun yang menganggu mereka, berarti menganggu kita. Siapapun yang menyekiti mereka, berarti menyakiti kita.” katanya.
Pasca insiden di Surabaya kerusuhan pecah di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Berawal dari Manokwari sampai akhirnya merambat hingga ke Fakfak, bahkan Jayapura. Sejumlah tokoh nasional pun telah datang ke tanah Papua untuk meredam suasana yang memanas.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorris Raweyai, datang ke Sorong terkait insiden ini. Di sana ia menerima aspirasi masyarakat dalam tujuh poin. Pada poin ketiga, masyarakat di Sorong meminta pemerintah membubarkan Banser NU.
Namun, masyarakat Sorong tidak memeberikan penjelasan mengapa Banser NU harus dibubarkan. Yorris Raweyai menegaskan, bahwa usulan tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan dari masyarakat Sorong.
“Tolong digaris bawahi dan dipahami dengan baik, bahwa statement itu bukan dari saya, dan saya tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Yorris.
Dilansir dari nasional.republika, berikut ketujuh poin yang dimaksud di antaranya yakni:
1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.
2. Mereka juga mendesak agar Presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.
3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.
4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri.
5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua.
6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. “The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua”.
7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.
