Jaminan dari Jokowi soal IKN: Enggak Akan Ada Masyarakat yang Dirugikan!

  • Bagikan
Jaminan Jokowi soal IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kala meresmikan Masjid At-Taufiq di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore. Foto: Instagram/jokowi

Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan jaminan untuk masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, mereka tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.

Sebab, kata Jokowi, pemerintah bakal mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.

“Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!” tegasnya, Rabu (8/6/2022), mengutip Kompas.

Jokowi menyampaikan jaminan tersebut, usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak, sambungnya, sebenarnya sudah dilakukan.

“Sudah, tetapi memang belum masif,” ujar Jokowi.

Itu mengapa, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk wilayah IKN; khususnya KIPP.

Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pemerintah akan memasifkan pembangunan KIPP IKN.

“Saya segera perintahkan untuk itu [sosialisasi IKN],” tutur Jokowi.

Pemerintah harus menjelaskan berbagai hal penting kepada warga terdampak. Salah satunya adalah soal nasib hak properti mereka.

Baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.

Meski demikian, Jokowi sendiri belum mengetahui secara rinci, seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan.

“Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser,” kata Jokowi.

“Dan saya enggak tahu, nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung,” sambungnya.

“Tapi saya kira, arahnya ke sana,” imbuhnya lagi.

Baca Juga:

Sebelumnya, tim JEO Kompas, melakukan liputan khusus di wilayah IKN.

Liputan yang berlangsung pada 21-25 Mei 2022 itu pun menemukan fakta.

Bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak mendapat pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.

Bahkan, ada warga yang justru mendapatkan informasi tersebut dari tetangga.

Situasi itulah yang kemudian memancing ketakutan warga setempat, bahwa mereka akan tergusur dan miskin di masa mendatang.

  • Bagikan