Ngelmu.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tak bisa menutupi rasa kecewa, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi), memperkenalkan jajaran menterinya, Rabu (23/10) lalu. Selain karena tak ada satu pun kader NU yang masuk ke barisan itu, sosok Menag di Kabinet Indonesia Maju, juga mencuri perhatian.
Menyikapi Sosok Menag di Kabinet Indonesia Maju
NU mengaku tak habis pikir, karena banyak kadernya yang dirasa mumpuni untuk membantu presiden, justru tak dijadikan bagian dari pemerintahan.
Kekecewaan itu keluar dari mulut Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ridwan Darmawan.
Ia mengaku heran, karena sebelumnya muncul kabar Jokowi akan menjadikan kader NU sebagai menteri agama.
“Kami merasa kecewa dengan komposisi yang beredar hari ini,” tuturnya, seperti dilansir Republika, Rabu (23/10).
“Apalagi kita, menurut informasi yang beredar, Menteri Agama (Menag) bukan dari NU,” imbuh Ridwan.
Seharusnya, kata Ridwan, Jokowi menghargai kontribusi warga NU di ajang Pilpres 2019 lalu.
Sebab, warga dan para Masyayikh NU, berperan besar dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf.
Menurut Ridwan, Jokowi seharusnya bisa berkomitmen, memberikan posisi menteri agama kepada kader NU.
Apalagi, banyak kader NU yang dinilai Ridwan, pantas menduduki jabatan tersebut.
Itulah yang membuatnya menyayangkan sikap Jokowi, dan menyebut Presiden ke-7 RI, tak menghargai ‘keringat’ mereka.
“Di NU sangat banyak pengurus dan tokoh yang berkualitas untuk mengisi pos menteri agama,” ujar Ridwan.
“Pak Jokowi bebas memilih, asal kader NU dan dekat dengan ulama, jika tidak diberikan ke NU, saya yakin Presiden Jokowi bisa kualat,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan penuturan nahdliyyin, jika menteri agama dari kalangan NU adalah harga mati.
“Jika tidak, ditunda saja pelantikan menterinya,” tegasnya.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Namun, tak lama kemudian, Ridwan mengklarifikasi komentarnya terkait susunan Kabinet Indonesia Maju, terutama untuk jabatan Menteri Agama.
“Pemberitaan terkait dengan kekecewaan RMI NU terhadap Presiden Jokowi atas penetapan Menteri Agama tersebut, bukan perintah lembaga RMI NU,” kata Ridwan.
“Saya tidak punya kapasitas untuk mengatasnamakan RMI NU. Namun, inisiatif saya sendiri sebagai pribadi, sebagai warga NU,” imbuhnya.
Maka, ia meminta kepada media untuk mencabut berita yang beredar.
“Pernyataan tersebut dikutip oleh teman-teman media pada saat ngobrol santai, bukan pernyataan tertulis yang saya buat atau wawancara khusus mengenai hal itu,” sambungnya, seperti dilansir nu.or.id.
Ridwan pun meminta maaf kepada warga NU, khususnya RMI NU dan Ketua PP RMI NU, H Abdul Ghoffarrozin.
“Selamat siang untuk semua kader NU dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan,” tuturnya.
“Saya Ridwan Darmawan, pengurus RMI NU, akan mengklarifikasi dan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, terkait pemberitaan yang beredar di media massa,” sambung Ridwan.
Ridwan juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Jokowi, serta seluruh masyarakat Indonesia, jika pemberitaan tentangnya telah membuat tidak nyaman.
“Terakhir, saya meminta dengan sangat, kepada media atau jurnalis yang menaikkan berita tanpa konfirmasi, dan membawa-bawa nama RMI NU, untuk mencabut pemberitaan tersebut,” pinta Ridwan.
Alasan PWNU Jatim Tak Undang Menag di Puncak Hari Santri Nasional
Di sisi lain, melirik acara Puncak Hari Santri Nasional PWNU Jawa Timur yang akan digelar, Ahad (27/10) mendatang, Menteri Agama Fachrul Razi, disebut tak diundang.
Meski, dalam gelaran Hari Santri yang akan dimeriahkan dengan Santri Culture Night Festival dan parade ribuan santri, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah pejabat lainnya dikonfirmasi akan datang.
Namun, PWNU Jatim memiliki alasan, yakni undangan tersebut hanya diberikan kepada pejabat negara yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren.
“Karena ini hari santri, yang kita undang adalah kader-kader santri dari berbagai tempat, karena Wapres-nya santri, kita undang,” tutur Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, Abdusalam Sokhib, seperti dilansir Kumparan, Kamis (24/10).
Baik Ma’ruf Amin, gubenur, serta kepala daerah dari Jawa Timur, kata Sokhib, semua diundang karena merupakan santri, bukan berdasarkan latar belakang jabatan.
“Untuk Menteri Agama saya belum pernah tahu beliau pakai sarung, jadi karena nanti khawatir enggak nyampe undangannya, jadi belum dulu lah,” ucapnya.
“Kecuali menunjukkan KTS-nya (Kartu Tanda Santri), tahun depan bisa kita undang,” pungkas Sokhib sembari tertawa.
