Zuhairi Misrawi PDIP PKS Demokrat RUU HIP

PDIP Sebut PKS dan PD Mainkan Kartu Politik soal RUU HIP, Maksudnya?

Diposting pada 326 views

Ngelmu.co – DPR RI saat ini masih menunggu keputusan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Perintah terakhir, sampai di-penundaan pembahasan, sembari menyerap aspirasi masyarakat.

Namun, Ahad (5/7) kemarin, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Zuhairi Misrawi, menyinggung dua partai terkait persoalan ini.

Ia menilai, masih ada pihak-pihak yang kerap memainkan kartu politik di tengah polemik RUU HIP.

“Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik,” kata Zuhairi, seperti dilansir Tempo.

“Khususnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat (PD), dalam perdebatan mutakhir,” sambungnya, dalam keterangan tertulis.

Padahal semua pihak, menurut Zuhairi, seharusnya bersikap bijak dalam kehidupan berdemokrasi.

“Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman tindakan politik kita,” tuturnya.

Baca Juga: Bicara 2024, Ridwan Hanif: Pilihan Partai Tinggal Demokrat sama PKS Saja Sepertinya

Diketahui, PKS dan PD—sebagai partai di luar pemerintahan—memang kencang memprotes RUU HIP.

Saat rapat paripurna DPR, Kamis (18/6) lalu, PKS, memang tegas meminta RUU HIP dibatalkan.

“Alangkah lebih baik, jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini,” kata anggota DPR RI F-PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.

“Kita sampaikan kepada publik, bahwa RUU ini akan di-drop,” imbuhnya.

PKS, memang kerap mengkritisi RUU HIP, karena satu dan lain hal, bukan hanya pada kesempatan itu.

Begitupun dengan politikus PD, Herman Khaeron, yang menyebut PDIP, sebagai pengusul RUU HIP.

“Sudah jadi rahasia umum toh, (diusulkan) Fraksi PDI-Perjuangan,” beber pria yang sebelumnya merupakan anggota Panitia Kerja RUU HIP itu, dalam webinar, Jumat (26/6).

Namun, Rabu (22/4) lalu, ketika DPR melakukan harmonisasi RUU HIP, kata Herman, PD menarik diri dari Panja.

Sebab, pihaknya mengkritisi konteks serta beberapa substansi RUU terkait.