Pengangguran Diberi Gaji, INDEF: Kebijakan Populis yang Berbahaya …

Diposting pada 512 views

Ngelmu.co – Jokowi yang tak lain merupakan Calon Presiden Nomor Urut 01 kembali melempar janji kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda lulusan SMK/SMA, SMP, dan Universitas. Bagi mereka yang belum kerja, bisa mendapatkan insentif honor dari pemerintah.

Related image

Di hadapan relawan, Joko Widodo membeberkan tiga kartu sakti yang kubunya siapkan sebagai stimulus untuk masyarakat. Dengan catatan, ia kembali terpilih pada periode 2019-2024.

[read more]

Melansir Detik, kartu pertama adalah kartu Pra-Kerja, yakni bisa dimanfaatkan para anak muda yang baru lulus SMK/SMA, SMP, dan Universitas dengan kriteria tertentu, dan belum mendapatkan pekerjaan.

“Kartu Pra-Kerja yang lulus SMA, SMK, yang lulus SMP, atau yang lulus Universitas, yang lulus akademi, yang belum dapat kerja, tolong cari kartu Pra-Kerja dulu,” ujarnya.

Jika sudah mendapatkan kartu ini, nantinya pemerintah akan memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pelatihannya pun bisa di dalam ataupun luar negeri (mencakup pemberian insentif dana).

“Nah sebelum mendapatkan pekerjaan, selama kurun waktu tertentu tapi belum diputuskan, apakah enam bulan dan setahun akan diberikan insentif honor,” imbuhnya.

Namun, peneliti dari INDEF, Bhima Yudhistira menyampaikan penilaiannya. Kebijakan Capres Petahana yang populis tersebut, dinilai hanya akan menjadi disinsentif bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

“Kalau populis dilanjutkan, akan menjadi disinsentif bagi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan, ini yang menurut saya berbahaya ke depannya,” jelas Bhima saat dihubungi Detik, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Ia menyebut jika jualan ‘kartu sakti’ pernah dilakukan Jokowi sejak 2014, dan nyatanya itu hanya menjadi kebijakan yang populis. Sehingga, jika dilanjutkan lagi dengan tiga kartu berikutnya, maka harus memikirkan dampak bagi para pengangguran lulusan SMK yang jumlahnya sekitar 11%.

“Yang lebih penting lagi bagaimana kurikulumnya bisa link and match, pasar tenaga kerjanya bisa tercipta dengan baik. Sekarang kalau dikasih gaji begitu, akan membuat lulusan SMK ini akan meneruskan penganggurannya, karena dia akan bergantung dengan duit negara,” tegas Bhima.

Bukan hanya Bhima, program capres petahana ini juga dikritik oleh Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Menurut Sandi, program Kartu Pra-Kerja yang dikampanyekan capres petahana justru mendidik masyarakat untuk membiasakan hidup dengan tangan di bawah, alias hanya mengharapkan belas kasihan.

“Itu sama saja mendidik masyarakat tangannya di bawah bukan di atas, betul?” ujar Sandi saat membahas hal tersebut di hadapan massa pendukungnya di RM Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (09/03/2019).

Menurutnya, selain tak tepat sasaran, Kartu Pra-Kerja juga akan membebani anggaran negara. Pemerintah, kata Sandi, seharusnya membantu kalangan tunakarya untuk mandiri dan bisa mendapatkan pekerjaan.

“Pemerintah harus bantu mereka untuk mandiri, buka usaha, buat kesempatan mereka membuka lapangan kerja. Jangan kasih kartu, kartu Pra-Kerja, enggak kerja apa-apa malah digaji,” tegasnya.

[/read]