Pilkada 2018, Pilpres 2019 dan Krisis Kepercayaan Publik pada Lembaga Survei

Diposting pada 217 views

 

Selasa, 26 Juni 2018. Tepat pukul 08.26 pagi, Andi Arief menulis cuitan di akun twitternya tentang Pilkada Jabar 2018. Dia begitu optimis Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) bisa menang dengan menampilkan grafis dari sebuah lembaga survei.

Dalam akunnya @AndiArief_, Mantan Staf Khusus Presiden di masa Susilo Bambang Yudhoyono itu menulis:

Kalau gak ada gempa Bumi atau gunung meletus maka Duo Dedy akan jadi pemimpin baru di jabar.

Andi tak sendiri. Beragam lembaga survei kompak mengunggulkan 2DM dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) dalam pilkada Jabar. Keduanya bersaing ketat dan kontestan lainnya yakni Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan TB Hasanudin-Anton Charlyan (Hasanah) dianggap anak bawang. Kedua pasangan terakhir ini dalam survei tak lebih dari dua digit perolehan suaranya.

Tercatat ada lima lembaga survei ternama yang merilis hasil surveinya pada hari-hari terakhir jelang pencoblosan. Indo Barometer melakukan survei pada 7-13 Juni 2018, lalu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) masa 22 Mei – 1 Juni 2018, Survei Indonesia (LSI Network Denny JA) masa survei 7-14 Juni 2018, Poltracking masa survei 18 – 22 Juni 2018, dan Instrat masa survei 18-21 Juni 2018.

Indo Barometer menempatkan elektabilitas duet Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) di angka 36,9 persen, diikuti Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (2DM) 30,1 persen suara. Asyik 6,1 persen dan Hasanah 5 persen. Sedangkan swing voters 20,8 persen.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat RINDU memperoleh 43,1 persen, disusul Deddy-Dedi 34,1 persen. Asyik 7,9 persen dan Hasanah 6,5 persen.

Untuk Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network Denny JA) duet RINDU elektabilitas 38,0 persen. Disini, 2DM menempel ketat dengan 36,6 persen, lalu Asyik 8,2 persen dan Hasanah sebesar 7,7 persen.

Hasil survei Poltracking menempatkan elektabikitas RINDU 42 persen, 2DM 35,8 persen, Asyik 10,7 persen, dan Hasanah 5.5 persen.

Sementara Instrat merilis, melalui hasil 2DM memperoleh elektabilitas 38,17 persen, menyusul duet RINDU dengan 33,92 persen. Lalu, Hasanah 8,67 persen dan Asyik 8,5 persen.

Di Jawa Tengah, banyak lembaga survei yang juga mengunggulkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin menang telak dari Sudirman Said-Ida Fauziyah. Selisih keduanya sangat jauh.

Sebulan menjelang pemilihan, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin sebesar 76,6 persen, sedangkan keterpilihan Sudirman Said-Ida Fauziyah didukung oleh 15 persen pemilih jika pilkada digelar sekarang.

Survei Indo Barometer, pasangan Ganjar-Taj Yasin diperkirakan bakal meraup suara higga 67,3 persen.Sementara dalam survei yang digelar pada 7 hingga 13 Juni itu, pasangan Sudirman-Ida diperkirakan akan meraih suara 21,1 persen suara. Survei dilakukan terhadap 800 responden yang tersebar di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

Dari simulasi dengan menggunakan contoh surat suara, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul dari pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Tidak menandai surat suara 11,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Jakarta, Rabu (20/6) seperti dikutip CNN Indonesia.

Rabu, 27 Juni jelang sore. Semua prediksi lembaga survei di Jabar dan Jateng tak terbukti. Di Tanah Pasundan, Asyik melejit suaranya mencapai hampir 30 persen berdasarkan hitung cepat banyak lembaga survei. Sementara di Jateng, Sudirman Said-Ida Fauziyah meraih sekitar 40 persen, juga berdasarkam hasil hitung cepat.

Bertolak belakangnya prediksi lembaga survei dengan hasil pilkada Jabar dan Jateng itu membuat publik terkaget-kaget. Dua hari sebelum pencoblosan, pengamat Politik Firman Manan sempat ditanya soal hasil survei yang dirilis banyak konsultan politik. Dia menyatakan, mestinya hasil survei tidak beda jauh, jika survei dilakukan pada waktu bersamaan dan menggunakan metodologi yang benar.

“Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka cek metodologinya, valid tidak,” ujarnya, Senin(25/6/2018) sebagaimana ditulis JPNN.

Problemnya, kata Firman, lembaga survei hari ini banyak yang bertindak sebagai konsultan politik bagi para pasangan calon. Pada titik ini harusnya lembaga survei membeberkan siapa yang membiayai mereka.

Pada tahun 2014, usai pilpres digelar, Indonesia Network Election Survey (Ines) mengadakan penelitian terkait tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Survei Politik dan Opini selama Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Hasilnya menunjukkan, 79,6 persen masyarakat tidak percaya pada lembaga survei.

Metodologi survei yang digunakan adalah Multi Stage Random Sampling dengan jumlah responden 1.142 orang di seluruh Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen margin off error plus minus 2,9 persen.

“Survei dilakukan tertutup oleh para surveyor dengan memberikan pertanyaan yang sudah disodorkan,” kata Tri Sasono dari Ines seperti dikutip Republika.

Survei pendapat publik ini dilakukan mulai tanggal 10 juli sampai dengan 15 juli 2014. Temuan survei menunjukkan 79,6 persen responden tidak mempercayai kredibilitas dan hasil survei lembaga survei opini dan politik di Indonesia karena dianggap lembaga survei merupakan lembaga yang tidak independen dan hasilnya sesuai pesanan.

Temuan survei juga menyebutkan 89.4 persen publik tidak petcaya dengan hasil quick count Pilpres 2014 karena dianggap merupakan pesanan dari pihak tertentu untuk membangun opini publik dan dijadikan alat propaganda saja. Dalam temuan survei 86,5 persen publik berpendapat bahwa lembaga survei opini dan politik di Indonesia banyak melakukan manipulasi data survei dan tergantung pesanan.

“Seperti lembaga lembaga survei yang melakukan quick count pilpres yang dengan sudah mengumumkan kemenangan salah satu pilpres padahal tahapan pencoblosan saja masih belum selesai di banyak TPS serta tahapan perhitungan yang masih berjalan,” ujarnya.

Hasil survei juga menyebutkan 87,3 persen publik mencurigai bahwa lembaga survei opini publik yang ada banyak dibiayai oleh pengusaha dan lembaga asing.

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan jauh sebelum Pilkada 2018. Juga Pilkada DKI Jakarta 2017 yang meleset jauh dari hasil survei. Bisa dibayangkan, jika survei soal kepercayaan publik dilakukan hari ini, dapat diduga persentase ketidakpercayaan publik pada lembaga survei semakin meningkat.

Pada titik inilah, lembaga survei sedang dihadapkan pada krisis kepercayaan. Dan untuk menghilangkan distrust masyarakat, tak cukup dengan penjelasan bahwa pilkada 2018 unik dan mengejutkan seperti yang dilontarkan peneliti SMRC Ade Armando.

“Saya yakin peneliti di semua lembaga tidak bisa menarik kesimpulan Ridwan pemenangnya. Pilkada Jabar ini sangat mengejutkan dan unik,” tandasnya sebagaimana ditulis JPNN.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, lembaga survei tak boleh lagi main-main dengan angka terutama saat pilpres 2019 nanti dengan menaikkan elektabilitas calon sesuai pesanan. Karena, tanpa ada gempa dan gunung meletus pun, seperti istilah Andi Arief, masyarakat sudah paham siapa yang pantas jadi presiden pada 2019 mendatang.

 

Erwyn Kurniawan

Jurnalis