Ngelmu.co – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyinggung pemerintah soal temuan Corruption Watch (ICW).
Dimana diketahui, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer.
Dana Buzzer Lebih Besar
Hal ini tentu membuat Mulyanto merasa geram. Bagaimana tidak, di saat yang bersamaan pemerintah hanya mengeluarkan dana sebesar Rp5 miliar saja, untuk lembaga riset menyiapkan vaksin virus Corona.
Sedangkan, hasil kerja para peneliti tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, agar bisa sama-sama terbebas dari pandemi Covid-19, yang telah melanda beberapa bulan belakangan ini.
Bahkan menurutnya, pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan masyarakatnya.
“Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (21/8).
Maka dari itu, Mulyanto mendesak pemerintah lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih. Kandidat vaksin tengah dikembangkan Konsorsium Riset COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma ini, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid-19.
Berharap Pemerintah Lebih Serius
Mulyanto berharap, pemerintah dapat lebih serius lagi mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai. Dibanding memberikan anggaran besar kepada para influencer.
“Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, Pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin,” katanya.
Pada sidang MPR 2020 pekan lalu, Presiden Joko Widodo, menyampaikan mengenai alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun pada APBN 2021 untuk pembelian vaksin serta alat kesehatan terkait penanganan Covid-19.
Pemerintah telah menyiapkan 170 dosis dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 USD per dosisnya.
“Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp 5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit,” sindir Mulyanto.
Padahal, menurut Mulyanto, anggaran yang digunakan untuk mengimpor vaksin, akan lebih baik jika dialokasikan untuk mendanai riset vaksin Merah Putih secara lebih serius.
Dengan harapan, anggaran yang cukup dapat mengembangkan vaksin buatan anak bangsa. Dan dapat lebih cepat beredar ke pasar. Ia juga sangat prihatin melihat tantangan yang sedang dihadapi oleh para peneliti.
Sebab, di satu sisi mereka diminta bekerja cepat menemukan vaksin. Namun, di sisi lain, pemerintah seolah tak mendukung, karena tidak menyediakan anggaran yang cukup.
Dalam kesempatan rapat dengar pendapat, ia menceritakan, bahwa Kelapa LBM Eijkmen mengatakan, bahwa anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat kran air, yang keluar hanya tetesan.
“Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi Negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau,” pungkasnya.
Temuan Peneliti ICW
Diketahui, Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data tersebut diperoleh ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.
“Anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi.
Egi mengatakan secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.
“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah,” kata Egi.
Berdasarkan data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.
Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI. Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun nilai pengadaan mencapai Rp 937 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp90,45 M untuk Influencer, ICW Sebut 4 Nama Artis
Dari temuan ini, Egi mengatakan ICW membuat sejumlah catatan. Salah satunya adalah pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan masih berjalan hingga saat ini.
