Istilah Pribumi

Ramai Ramai Istilah Pribumi

Banyak Netizen yang kebakaran jenggot ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan istilah pribumi pada pidato pertama di hadapan warga Jakarta di Balai Kota, Senin (16/10/2017). Bahkan para media online beramai-ramai hapus istilah pribumi pada artikelnya. Lucu, memangnya mereka tidak tahu soal website archive.org yang merupakan mesin waktu Menyusuri Riwayat Sebuah Situs.

Di internet ada sebuah situs yang mempunyai kemampuan layaknya mesin waktu yang dapat membawa pengguna terbang berpetualang menyusuri situs-situs kesayangan Anda di masa lampau. Kehadiran website ini sebenarnya sudah ada sejak lama, dan sudah cukup banyak orang pun tahu. Archive.org menyebut kemampuan ‘mesin waktunya’ itu sebagai ‘wayback machine’. Untuk melihat rekam jejak tampilan situs yang Anda inginkan tinggal masukkan situs yang Anda maksud di kolom ‘take me back’.

Seketika pengguna akan masuk ke dalam sebuah timeline di mana situs yang dicari telah terekam dalam memori archive.org. Nah, di situ bisa terlihat, pada tahun, bulan dan tanggal berapa situs ini telah terekam jejaknya. Selanjutnya, pengguna tinggal memilih waktu yang diinginkan dan langsung muncul halaman situs tersebut ketika jadul. Maka sangat mudahlah kita cek riwayat sebuah situs yang sudah di ganti.

Aktifis JIL pun yang sekarang jadi penggiat partai baru PSI, seperti mendapat amunisi untuk menyerang Anies-Sandi di hari pertama.  “WNI tidak kenal istilah pribumi dan non pribumi, walapun anda keturunan Arab bermarga Baswedan dan beristri keturunan Arab adalah WNI,” cuit Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli, Senin (16/10/2017) malam. Banyak netizen gagap istilah yang ikutan tersambar emosinya atau mereka sengaja menyulut serangan kepada Anies-Sandi.

Sialnya ternyata, menurut jejak digital di internet, Megawati dan Jokowi juga menggunakan istilah “pribumi”. Tidak ketinggalan Pak JK, mentri susi, ketua MPR, dan berbagai tokoh yang berkaitan dengan pemerintahan lainnya. Seharusnya, para pengkritik Anies bisa melupakan perseteruan di masa kampanye dan move on. Energi yang mereka miliki sebaiknya digunakan untuk mengkritik program kerja Anies sebagai gubernur.

 

Maksud Anies atas istilah Pribumi

Dikutip dari kumparan.com, Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya yang menyinggung soal ‘pribumi’ mendapat sorotan. Kata pribumi yang digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan, karena Jakarta kota yang paling merasakan penjajahan.  Selain itu, Mardani Ali Sera selaku Wasekjen PKS yang merupakan ketua tim pemenangan Anies-Sandi menyatakan, “Bukan hanya budaya tapi juga semua karakter bangsa diikat dengan Pancasila. Penyebutan pribumi dalam konteks.ekonomi memang ada kesenjangan. Itu bagian dari komitmen membangun mereka yang di akar rumput,” kata Mardani melalui pesan singkat, Selasa (17/10). “Ditujukan bukan pada etnis tertentu tapi pada perilaku pengusaha yang elitis dan hanya mengambil kepentingan sendiri,” sambung dia.

Ia menambahkan, justru pidato Anies tersebut ingin membela kaum tertinggal di Jakarta. Pidato Anies sama sekali tidak menyalahi UU No, 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Instruksi Presiden No.26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.  “Mas Anies orang yang cerdas dan sudah memperhitungkan aspek ini. Itu bagian pemihakan pada warga yang tertinggal,” ungkap dia.

Kumparan juga memberikan catatan redaksi pada artikel yang lain. Catatan redaksi: Pada bagian kalimat di atas, sebelumnya ada ketidakakuratan kutipan yang ditulis kumparan. Sebelumnya ditulis: “Dahulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Saatnya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta seperti dalam pepatah Madura, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras mengusir kolonialisme kita harus merasakan kemerdekaan.” Judul berita tersebut juga sebelumnya ditulis: “Anies: Saatnya Pribumi Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri”. Setelah dikroscek dengan rekaman dari lokasi, ternyata ada beberapa kata yang tidak akurat. Untuk itu, kami memohon maaf atas kesalahan pengutipan dan judul tersebut.

Hidayat Nur Wahid juga menanggapi polemik ini yang menyinggung mengenai perjuangan pribumi melawan kolonial. Politisi PKS ini juga meluruskan bahwa kata pribumi bukan suatu ungkapan yang rasis. Apalagi jika kemudian dianggap bertujuan memecah belah bangsa. “Dulu Pak Jokowi bilang lapangan kerja untuk pribumi, begitu juga Bu Mega bilang pendidikan untuk pribumi, apakah mereka akan memecah belah bangsa?” tanya Hidayat. Namun begitu, politisi yang akrab disapa HNW itu meminta Anies menjelaskan soal apa yang dimaksudkan supaya tidak terjadi silang pendapat di masyarakat. “Lebih bijak lagi kalau beliau (Anies) menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataannya ini,” tukasnya.

 

Bukti-bukti Penggunaan Istilah Pribumi

Saat orasi ilmiah menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang politik pendidikan, di Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (27/9/2017) lalu, Megawati memakai istilah “pribumi.”

“Contohnya, sejarah kolonial Belanda yang semakin menancapkan kekuasaannya di Hindia Belanda dengan politik etis, yang juga dijalankan melalui bidang pendidikan. Politik etis atau politik balas budi dimulai pada tahun 1901, yang seolah membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Padahal, maksud politik yang sebenarnya adalah agar kolonialisme tetap bertahan, dengan diperkuat oleh tenaga cakap pribumi yang dibayar dengan murah.” kata Megawati. Pidato ini tercata rapi di website resmi PDIP. 

Menurut Radar Banten, Presiden Jokowi juga pernah menggunakan istilah pribumi. Hal itu diberitakan pada Jumat (6/10/2017) lalu. Setelah muncul polemik kata “pribumi” kini berita itu diubah menjadi “warga lokal.” Namun jejak digitalnya masih bisa dilihat di Google dan Twitter.

Dikutip dari Republika.co.id dengan judul : BUMN Dipimpin Asing, PDIP: Rini Belum Memprioritaskan Pribumi. Arif berharap BUMN dapat menjadi pemain multinasional. Untuk mencapai itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap anak bangsa. Namun sebelum memilih WNA, Arif mengatakan Menteri Rini harus memprioritaskan terlebih dahulu SDM dari bangsa sendiri. Sejauh ini, Arif menilai, Menteri Rini belum memprioritaskan pribumi. Padahal, lanjut Arif, banyak manajer asal Indonesia siap untuk bersaing dalam level global. Jikapun terpaksa harus merekrut WNA, Arif menyarankan agar memilih mereka yang paham dengan kebudayaan, bahasa dan ideologi bangsa Indonesia. Karena, BUMN bertugas dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Dikutip dari okezone.com dengan judul : Sejak 1970 Baru 3 Kebijakan yang Berhasil Lahirkan Pengusaha Pribumi Sukses. Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla menilai belum ada lagi kebijakan pemerintah yang bisa kembali memunculkan para pengusaha pribumi baru yang sukses atau menjadi pengusaha konglomerat asal Indonesia saat ini. Dari catatannya, sejak tahun 1970 baru tiga kebijakan pemerintah yang berhasil memunculkan pengusaha pribumi atau nasional. Pertama, tahun kebijakan devisa Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberikan devisa kepada para pengusaha.

“Dari kebijakan itu muncul pengusaha pribumi yang kemudian dapat berdagang. Termasuk Bapak saya, Bakrie, Masayu dan banyak pengusaha senior (yang muncul). Walaupun banyak juga yang tidak bekerja keras,” tuturnya, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4/2017).

 

Wapres juga pernah mengatakan hal serupa di denpasar, membuka Pertemuan Saudagar Bali- Nusantara di Sanur. Hal tersebut di rekam pada website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, www.setneg.go.id. Denpasar: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, sampai saat ini jumlah saudagar atau pebisnis pribumi masih sangat kurang bila dibandingkan warga keturunan. Rendahnya pebisnis dari kalangan primbumi, kata Kalla, akibat kecilnya dorongan kultural untuk menjadi saudagar.

“Sekarang tidak ada peraturan yang mendiskriminasi, tapi kemampuan masih kalah dibandingkan mereka,” kata Kalla pada saat membuka Pertemuan Saudagar Bali- Nusantara di Sanur, Denpasar, Minggu (17/2). Meskipun setelah 60 tahun merdeka sudah banyak pengusaha pribumi yang muncul, tapi belum mengubah wajah dunia bisnis secara keseluruhan. Menurut Kalla, sebagian besar anak muda saat ini masih lebih suka untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pengusaha nasional, kata dia, harus mengevaluasi diri.

Dikutip dari Rmol.co dengan judul : Ketua MPR: Kurangi Kesenjangan, Dahulukan Pengusaha Pribumi. “Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan,” demikian salah satu usulan yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada Presiden Joko Widodo dalam silaturrahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/3).

Usulan lain yang disampaikan adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran. “Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi-koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada pedagang-pedagang pribumi di kecamatan, kabupaten sampai provinsi,” jelas Zulkifli.

Dikutip dari Tempo.co dengan judul : Menteri Susi: Pemerintah akan Bangun Konglomerasi Pribumi. Menurutnya, kebijakan afirmatif atau keberpihakan kepada pribumi dilakukan agar memberi kekuatan bagi pengusaha lokal. Sebab, pribumi belum siap bertarung dengan non-pribumi. “Sekarang, pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Januari 2017. Susi mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Ia menyebutkan, saat ini, 53 persen tanah negara dikuasai rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Menurut dia, satu korporasi besar non-pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara. Susi menuturkan lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh non-pribumi ini dinilai telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan kehidupan hingga 0,41.

Tahun 2014 pun ada acara CLEAR JJF 2014 yang diliput oleh Kapanlagi.com dengan judul :Tampil di CLEAR JJF 2014, Endah N Rhesa Ajak Dukung Musik Pribumi. Banyak sekali musisi atau penyanyi, bahkan dari luar genre jazz berharap bisa menjadi bagian dalam memajukan musik Indonesia pada khususnya. Seperti halnya dengan Endah N Rhesa. Mereka yang merasa senang karena bisa manggung di Clear Java Jazz Festival 2014 ini mengajak kepada para penonton di Semeru-Straight Ahead Jazz Hall untuk terus mendukung musik Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. “Dukung terus musik Indonesia!” teriak Endah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (1/3)

Anies Harus Minta Maaf? Jokowi? Mega?

FORUM Advokat Pengawal Pancasila/FAPP sangat menyayangkan penggunaan kata pribumi dalam pidato perdana Anies Baswedan saat acara pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, terlebih-lebih karena pidato itu disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya. Dalam isi pidatonya itu Anies Baswedan mengangkat isu perjuangan pribumi melawan kolonialisme, yang menurut Anies Baswedan semua warga pribumi harus mendapatkan kesejahteraan.

Menurut mereka, Kata-kata dan kalimat pidato Anies Baswedan bernda sangat rasis. Mereka membangun opini bahwa Anies Baswedan akan membangun kota dan Warga Jakarta dalam semangat dan sentiman SARA, karena menghadapkan Warga Jakarta. Sesungguhnya menurut mereka, penggunaan kata pribumi dilarang oleh UU. Mereka menyatakan bahwa Anies Baswedan lupa pasal 26 UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bahkan Inpres No. 26 Tahun 1998 dari Presiden Habibie tanggal 16 September 1998.

FAPP mendesak Anies Baswedan untuk segera meminta maaf kepada seluruh warga negara penduduk DKI Jakarta dan mencabut kata-kata atau kalimat dalam pidato perdananya. Sepanjang menyangkut kata “pribumi” dalam konteks pelayanan publik, dimana posisi Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta bagi seluruh warga negara dan penduduk DKI Jakarta dituntut untuk berlaku adil terhadap setiap warga negaranya yang menjadi penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Namun mereka lupa atau bahkan tidak mau tahu soal orang lain bahkan presiden juga menggunakan istilah pribumi. lalu apakah mereka dituntut untuk meminta maaf juga? “adillah sejak dalam pikiran”.

Hinanya Istilah Pribumi

Kita masih ingat kasus surat permohonan permintaan maaf dari seorang mahasiswa Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi. Surat yang bertanda tangan atas nama Steven Hadisurya Sulistyo itu dibuat di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 9 April 2017. Sungguh membuat hati langsung mendidih, karena kata-kata yang disampaikan Steven menyebut kata dasar pribumi, dasar Indo, Tiko (Tikus Kotor).

Steven ini lah yang membuat istilah pribumi menjadi hina. Apakah dia satu satunya atau ini adalah anggapan komunitas? kita tidak tahun. Setiap orang yang sudah menjadi warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kenapa Steven menyebut kata-kata tersebut. Dia harus paham, kalau kata itu bisa memancing api kemarahan.

Bayangkan, seorang saja bisa dihina sekeji itu, apalagi saya yang hanya orang kecil, sudah dihina pun digusur pula. kita menduga rasa nasionalisme Steven masih diragukan. Jika dia benar-benar cinta kepada Indonesia, tentu dia tidak akan menghina sesama orang Indonesia, apalagi dengan menggunakan kata Pribumi itu. Orang seperti Steven ini merupakan ancaman nyata terhadap kebhinnekaan dan persatuan Indonesia, namun biasanya mereka melempar batu sembunyi tangan.

 

Begitu hinakah istilah pribumi? Sesungguhnya rasa bangga kepada Indonesia tidak bisa diukur dari uang dan juga nyawa. Jangan pecahkan persatuan yang selama ini kita jaga dengan menghinakan istilah Pribumi. Namun, dengan keluarnya ucapan: “dasar Indonesia”, dari mulutnya yang berkonotasi negatif, apakah “warga keturunan” lainnya memang tidak merasa sebagai orang Indonesia? Apalagi merasa sebagai pribumi?

Dikutip dari opini Jansen Sitindaon, pada website resmi Demokrat. Bahwa ucapan sejenis ini, beberapa waktu lalu juga pernah kita dengar keluar dari mulut seorang Soekanto Tanoto di televisi CCTV2 China, yang menyatakan: “Indonesia baginya hanyalah ayah angkat, ayah kandung tetap Cina. ” Padahal Soekanto ini menjadi kaya raya dari tanah Indonesia. Bukan tanah RRC. Namun nasionalisme dan rasa cintanya kepada Merah Putih ternyata tidak “sekaya”, kekayaannya yang begitu melimpah yang telah diberikan bumi Indonesia ini.

Dikutip pernyataan aslinya dari televisi CCTV2 dalam versi bahasa Inggrisnya:

“…. I was born, raised in Indonesia. And I studied, married and started my business there. As a result I always take Indonesia as my adoptive father in a dwelling county. But when i come back to China, I feel I have returned to the arms of my (mother) parents to our motherland. Because all of us are Chinese, blood is thicker than water. So I have always been considering China as my natural father…”

Kita Dijadikan Kuli di Negeri Sendiri. “Indonesia menyewa motornya sendiri dan cukup menerima sebagai pembonceng kepada “tukang ojek” tanpa tahu arah mau dibawa k emana oleh “si tukang ojek”, karena peta perjalanan telah dibawa dan dikendalikan serta diarahkan oleh “si tukang ojek” kata Sri Edi Swasono yang dikutip dari Pikiran-rakyat.com

“Menyedihkan memang, kita bangsa yang sangat besar tetapi “mau” dan “rela” dikalahkan oleh negara-negara yang mirip seperti “si tukang ojek”,” ujar dia. Menurutnya pernyataan kemerdekaan sebagai kenyataan budaya, yang mengantarkan dari bangsa kuli menjadi tuan di negeri sendiri. Semangat tersebut telah dijual lagi, karena para pihak tertentu ingin menjadikan lagi bukan tuan di negeri sendiri, tetapi kuli di negeri sendiri.

“Negara-negara lain memajukan ekonomi untuk membesarkan bangsa sendiri, bukan membesarkan pihak asing, dan bukan menjadikan bangsa ini joki di dari luar negeri,” ujar dia. Menurutnya bangsa ini makin lama makin tidak berdaulat dengan kondisi seperti saat ini.

 

Pribumi Jadi Tuan Rumah

Sebetulnya kalimat pribumi menjadi tuan rumah adalah hal yang sangat positif. ketika kita meributkan istilah pribumi tersebut hanya akan memakan energi yang banyak. lebih baik kita mewujudkan semangat menjadi tuan di negri sendiri. Bagi para keturunan yang masih merasa bukan bagian dari pribumi, lebih baik menegaskan diri jangan malu malu, silahkan pilih kenegaraan yang lain. Karena Indonesia hanya membutuhkan orang yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi.

 

Kita haraus terus berupaya mendorong agar muncul pengusaha-pengusaha baru. Hipmi dorong pengusaha lokal untuk menghasilkan produk yang baik agar bisa bersiang dengan produk impor sehingga masyarakat nantinya bisa beralih dari produk impor ke produk lokal dan bangga memakai produk lokal. Menurut ketua Hipmi mengaku yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) saat ini adalah bagaimana merumuskan agar produk pribumi bisa bersaing dengan produk impor agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah bagi negeri sendiri.

Merek lokal di Indonesia bisa dibilang masih dapat dihitung dengan jari. Namun sebaliknya merek global yang masuk justru jauh lebih banyak. Ini berarti banyak devisa yang keluar ke mancanegara, karena kuatnya dominasi merek asing membuat kita kadang memunculkan pertanyaan apakah tidak ada merek lokal yang membanggakan? Apakah tidak ada merek lokal yang bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri hingga dapat capai pasar global.

Trisakti adalah cita cita menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan. Cita-cita kemandirian harus terwujud pada kebijakan yang berpihak pada pribumi. Beras dari tanah kita, gula dari tanah kita, garam dari produksi kita, bahkan tenaga kerja pun mendahulukan tenaga kerja negeri sendiri. kesenjangan sosial dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam (SDA) yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Marilah jadi Tuan rumah di Negeri sendiri.