Selain Resmi, RI juga Punya Utang ‘Tersembunyi’ Ratusan Triliun dari Cina

  • Bagikan
Utang Tersembunyi Indonesia dari Cina
Presiden Cina Xi Jinping, saat HUT ke-71 Republik Rakyat Cina, di Beijing, 30 September 2020. Foto: Reuters/Thomas Peter

Ngelmu.co – Lembaga riset Amerika Serikat (AS), AidData, mengungkap utang tersembunyi sejumlah negara yang berasal dari Cina. Indonesia, salah satunya.

Berdasarkan laporan tersebut, besar utang tersembunyi pemerintah RI kepada Cina, mencapai US$17,28 miliar, atau setara Rp247,1 triliun [kurs Rp14.300 per dolar AS].

Angka ini sama besar dengan 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sekilas ulasan, utang tersembunyi dalam riset AidData adalah yang Cina beri kepada negara berkembang, bukan melalui pemerintahan negara peminjam.

Riset ini rilis akhir September lalu.

Secara umum, terlihat bagaimana Cina, sejak mencanangkan Belt and Road Initiative (BRI), 70 persen utang luar negeri mereka beri ke berbagai pihak.

Seperti perusahaan milik negara, bank milik negara, special mission vehicles, usaha patungan, serta lembaga sektor swasta di negara penerima.

Sebagian besar utang tersebut juga tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara peminjam.

Namun, kebanyakan penerima utang, mendapat manfaat lewat jaminan atau perlindungan pemerintah.

Baik secara eksplisit, ataupun implisit.

“Ini telah mengaburkan perbedaan, antara utang swasta dan publik, serta menciptakan tantangan manajemen keuangan publik yang besar bagi negara-negara berkembang.”

Demikian pernyataan dalam publikasi AidData.

Penelitian pihaknya juga menemukan, bahwa 42 negara, kini memiliki tingkat eksposur utang publik ke Cina, 10 persen lebih dari PDB.

Mereka pun menemukan, bagaimana secara sistematis, utang-utang tersebut tidak dilaporkan ke Sistem Pelaporan Debitur Bank Dunia (DRS).

Sebab, pada banyak kasus, pemerintah di negara-negara itu sama sekali bukan peminjam utama yang bertanggung jawab untuk membayar utang.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif AidData Brad Parks, mengatakan, tantangan dalam mengelola utang tersembunyi ini.

Bukan soal pemerintah yang sadar mereka perlu membayar utang–yang tidak diungkapkan kepada Cina–dengan nilai moneter yang diketahui.

Melainkan tentang pemerintah, yang tidak mengetahui nilai moneter utang ke Cina, yang mungkin ataupun tidak, harus mereka bayar di masa depan.

Baca Juga:

AidData sendiri, merisil hasil riset ini sebagai catatan kebangkitan ‘utang tersembunyi’ dari Cina untuk sejumlah negara, periode 2000-2017.

Potret ini bersamaan dengan strategi BRI yang pemerintah Negeri Tirai Bambu, gagas.

“Utang yang tidak dilaporkan ini, bernilai sekitar US$385 miliar, dan masalah utang tersembunyi makin memburuk, dari waktu ke waktu.”

Demikian kata Brad Parks, Rabu (29/9) lalu.

AidData sendiri merupakan laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis, di William & Mary’s Global Research Institute.

Laporan milik pihaknya kali ini bertajuk, ‘Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects’.

Di mana mereka menganalisis data yang mencakup 13.427 proyek di 165 negara, senilai US$843 miliar.

Proyek-proyek tersebut dibiayai oleh lebih dari 300 lembaga pemerintah, serta badan-badan milik negara Cina.

Kembali ke Indonesia.

Selain utang tersembunyi, laporan tersebut juga mencatat, RI, telah menerima pinjaman senilai US$4,42 miliar dari Cina, melalui skema ODA [Official Development Assistance].

Lalu, pinjaman sebesar US$ 29,96 miliar, melalui skema Other Official Flows (OOF).

Indonesia, menurut AidData, juga menjadi satu dari 25 negara penerima utang terselubung terbesar dari Cina.

“Utang sebesar itu, bagian dari strategi Cina, untuk merealisasikan keinginannya mewujudkan jalur sutera baru, atau yang dikenal dengan BRI.”

Begitu tulis laporan yang mencantumkan berbagai utang terselubung dari Cina ke Indonesia.

Baca Juga:

Jika ditotal, mencapai USD34,38 miliar atau–dengan kurs saat ini–setara Rp488,9 triliun.

Jumlah ini, hampir 18 persen dari total belanja APBN 2021 yang mencapai Rp2.750 triliun.

Sekilas, ODA adalah penyaluran pembiayaan ke negara-negara berkembang dari lembaga resmi atau negara.

Dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi negara berkembang tersebut.

Bersifat lunak (concessional), serta memiliki komponen grant, minimal 35 persen.

Sedangkan OOF merupakan segala bentuk penyaluran dana dari pemberi pinjaman ke negara-negara berkembang, di luar kategori ODA.

Terlepas dari itu, nilai utang terselubung yang AidData ungkap, melampaui catatan utang resmi Indonesia ke Cina.

Demikian jika mengutip statistik utang luar negeri per Juli 2021 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

Pasalnya, nilai utang resmi yang Cina beri ke Indonesia adalah senilai USD21,12 miliar, atau setara Rp300,3 triliun.

  • Bagikan
ngelmu.co