Ngelmu.co – Bagai teka-teki. Apa yang disampaikan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dan beberapa sumber—yang enggan disebutkan namanya—soal mundurnya tujuh pejabat eselon I dan II di Kementerian Kesehatan, terdengar berbeda.
Diketahui, ketujuhnya beralih fungsi dari pejabat struktural, menjadi pejabat fungsional, di antaranya:
- Bambang Wibowo, dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, menjadi Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,
- Agus Hadian Rahim, dari Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, menjadi Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,
- Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, dari Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, menjadi Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,
- Hadi Pranotom, dari Pejabat di Ditjen Pelayanan Kesehatan, menjadi Dokter Ahli Utama,
- Yuliatmoko Suryatin, dari Pejabat di Ditjen Pelayanan Kesehatan, menjadi Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,
- Desak Made Wismarini, dari Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, menjadi Arsiparis Ahli Utama, dan
- Indirawati Tjahja Notohartojo, dari Pejabat di Badan Penelitian dan Pengembangan, menjadi Peneliti Ahli Utama.
Jika Menkes Terawan, menyebut mutasi pejabat adalah hal biasa, tidak demikian dengan pernyataan sumber lainnya.
Berikut Ngelmu, ulas satu per satu pernyataan mereka, seperti dilansir Koran Tempo.
Terawan, menyampaikan terima kasih, “Khusus kepada dr Bambang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi, yang telah saudara berikan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, sejak 2016.”
“Selamat bertugas kembali sebagai pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,” sambungnya, Kamis (16/5).
Bagaimana dengan informasi dari sumber lain?
Seorang di antaranya mengatakan, pejabat yang beralih fungsi, sebenarnya mengundurkan diri karena tak tahan dengan tekanan kerja dari atasan.
Bahkan ia menyebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, kerap menerima pesanan yang tak sesuai dengan prosedur.
Seperti membuat laporan yang tak sesuai dengan fakta, dan melangkahi prosedur administrasi.
Ia juga mengaku, mendengar jika mereka diminta membuat laporan palsu, agar menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi.
Salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, mengaku berencana mundur sejak Maret lalu. Demikian pernyataan dari sumber yang sama.
Pasalnya, mereka menilai banyak kebijakan kontroversial, yang tak sesuai prosedur dari atasan.
“Makanya, mending mundur. Dia sudah tidak mau lagi dipojokkan oleh kebijakan yang dibuat atasannya,” kata sumber.
Dua sumber lain pun mengakui adanya ketidakcocokan antara Terawan, dengan pejabat yang dirotasi.
Para pejabat struktural yang di-oper ke fungsional, lanjut sumber, dianggap tak loyal kepada Menkes Terawan, hingga mempengaruhi kinerjanya.
Menurut sumber juga, tiga dari tujuh pejabat yang pindah tugas itu bukan mundur, tapi dilengserkan.
“Mereka terlalu terbuka. Padahal, Menteri, maunya ditutup,” ungkap sumber.
“Khususnya soal data di Rumah Sakit Online, yang menunjukkan hampir 12 ribu pasien meninggal,” sambungnya.
Pakar Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, juga ikut bersuara.
Ia mengatakan, tiga pejabat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dimundurkan oleh Terawan.
Meskipun ia mengaku, tak mengetahui jelas alasan ketiga pejabat struktural itu dialihkan menjadi pejabat fungsional.
Sayangnya, Terawan, belum menanggapi upaya konfirmasi terkait pemecatan pun permintaan mundur para pejabatnya ini.
Para pejabat seperti Bambang, Hesty, dan Made, juga belum merespons telepon pun pesan singkat, terkait hal ini.
Namun, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi, sudah membantah dengan tegas, soal pemecatan pejabat struktural.
Menurutnya, pengalihan posisi dari pejabat struktural ke jabatan fungsional, merupakan keinginan pribadi para pejabat.
