Ngelmu.co – Setelah permohonan gugatan Pilpres 2019 yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kebersamaan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pun dinyatakan berakhir. Masing-masing partai masih mempertimbangkan apakah tetap menjadi oposisi, atau gabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Sampai detik ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang secara gamblang menyatakan pihaknya akan tetap berada di luar kabinet, agar bisa menjaga demokrasi Indonesia tetap ada dalam kualitas terbaik.
Belum adanya kepastian soal partai politik (parpol) mana saja yang akan merapat ke pemerintahan, serta parpol mana saja yang tetap akan menjadi oposisi, membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut buka suara.
Dulu, selama 2 periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan tegas PDIP menyatakan diri sebagai partai oposisi. Namun, kini PDIP justru mengatakan konstitusi di negara ini, tidak mengenal istilah oposisi. Bagaimana bisa?
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyatakan istilah oposisi tak dikenal di Indonesia, yang dikenal di negeri ini adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.
“Jadi tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi kita, yang ada adalah semangat bekerja sama membangun negeri untuk kemajuan Indonesia Raya kita,” tutur Hasto, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (30/6) lalu, seperti dilansir dari Detik.
Hal ini pun mendapat sorotan tajam dari warganet. Mereka melemparkan beragam penilaian terhadap PDIP. Mulai dari partai moncong putih itu berpotensi menjadi otoriter, lupa diri, tidak konsisten, dan lain sebagainya. Komentar tersebut mereka tuliskan di media sosial Twitter.
@hanifyahya**: Ini salah satu ciri partai yang berpotensi jadi OTORITER! Karena setelah berkuasa, lupa kacang akan kulitnya, pengennya terus berkuasa dengan segala cara, semua lawan disingkirkan dengan cara apa pun! Diadu-domba, difitnah ketuanya, dijerat hukum, dan seterusnya.
@Manuru**: Partai terkorup dan munafik ya gitu. Cocotnya sesuai kepentingan politiknya saja.
@Medina_**: Ada oposisi lupa diri saat menjadi penguasa.
@merska**: Emang ni partai ngaco dan gak konsisten. Dulu waktu jaman SBY, bangga jadi oposisi. Tiap SBY pengumuman naik BBM, demo terus sampai bawa kebo, tapi tetap legal. Udah gitu paling banyak korupsinya. Eh.. orang-orang tetap banyak yang milih. Heran!
Sebelumnya, Hasto menjelaskan jika koalisi hanya dibangun berkaitan dengan Pilpres. Maka ketika Pilpres selesai, koalisi pun selesai. Tugas semua pihak berganti menjadi pengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Jadi dalam banyak hal, ketika ada partai memilih berada di luar pemerintahan pun, ketika kita di DPR, kita duduk bersama, bermusyawarah bersama,” pungkasnya.
