Warganet Meradang Usai PAN Susul PKB Setujui Penundaan Pemilu 2024

Ngelmu.co – Warganet meradang usai mendapati Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyetujui penundaan Pemilu 2024.

Ramai-ramai Protes

Mereka pun beramai-ramai melayangkan protes. Salah satunya terdengar dari pengguna Twitter @Bayu_Triatmaja.

“Alasannya ekonomi belum pulih, tapi IKN setuju,” kritiknya keras.

“Sampah-sampah begini, pengkhianat reformasi, tidak layak dipilih,” sahut @Rusdi4701.

“[Pemilu] Harusnya dipercepat, karena kalian gagal membuat keadaan pulih!” tegas @dharyp.

“Malah bikin tambah sengsara rakyatnya, karena bahan pokok saja tidak terkendali,” sentil @zainbersaudara.

“Kalau bisa, saya maunya malah hari ini juga Pemilu,” kata @elninov15.

“Alasannya karena kondisi ekonomi Indonesia, belum stabil. Kalau mau cepat stabil, ya, harus ganti pemimpin,” tutur @tans_trisna.

“Yang sudah jelas dua periode tidak bisa buat ekomomi jadi bagus,” sambungnya.

Terus Lempar Sindiran

Tidak sedikit juga warganet yang menanggapi dengan lemparan sindiran.

“Nah, nambah satu lagi. Memang enggak ada malunya elite zaman pandemi,” cuit @trimujokobayu.

“Proyek IKN baru mah setuju dilanjut, ya, gaes?” timpal @UusRsd.

“PerPANjang masa jabatan,” sindir Budi Setyarso.

“Partai pendukung mulai bersuara agar Pak Joko bisa nambah jabatannya,” ucap @asmanraptor.

“Awalnya survei dikeluarkan kepuasan masyarakat kinerja Jokowi di atas 70 persen,” kata @fimoren.

“Setelah itu para Ketum pada keluar, mengatakan setuju untuk ditunda Pemilu 2024,” sambungnya.

“Seperti sudah dirancang, di-skenariokan untuk memuluskan agenda mereka untuk tetap hidup nyaman,” imbuhnya lagi.

“Puas-puasin sajalah, mau berharap apalagi? Capres yang kalah saja jadi menteri. Satu-satunya partai yang beroposisi cuma PKS,” tegas @matri31.

“Kalau bisa ditunda sampai 2029, tercapai Pak @jokowi tiga priode,” tutur @sanipar7.

“Sudah deh, kalian enggak usah ngomong mengatasnamakan rakyat, suka-suka kalian sajalah,” ujar @Sulistriadi.

Penuh Tanda Tanya

Banyak juga warganet yang merespons keputusan PAN, dengan tanya.

“Jadi, tinggal ketok palu malam-malam nih?” kata @ahm4dz4in

Sementara pemilik akun @maskhairulanam, bingung. “Masyarakat yang mana, Zul?”

“Melanggengkan oligarki berkedok ekonomi belum stabil. Beliau bilang masyarakat puas dengan kinerja penguasa,” sahut Mishbah El Yaser.

“Kira-kira, masyarakat mana yang puas di kala pandemi enggak juga beres?” sambungnya.

“Minyak goreng langka, harga daging sapi naik, aturan JHT amburadul, dan masih banyak lagi,” lanjutnya miris.

“Masyarakat mana? Bukannya makin cepat [pemilu] makin bagus? Kasihan masyarakat. Cari minyak goreng saja susah,” cuit @izmi_ulil_amri.

Saling Mengingatkan

Ada juga warganet yang saling mengingatkan. Pengguna Twitter @tsugaeda, misalnya.

“Lu, kalau bisa, tandain partai-partai model begini, ya,” sebutnya. “Catat, ya. PAN setuju,” timpal @Abang_Faey.

Baca Juga:

PAN Setuju Tunda Pemilu

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan jika pihaknya setuju untuk menunda Pemilu 2024.

Ia pun menyampaikan beberapa alasan. “Yang pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir.”

“Tentu memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk menangani. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik,” sambungnya.

“Pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen,” imbuhnya lagi.

“Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh.”

Begitu sebut Zulhas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022) ini.

“Yang ketiga, perkembangan terakhir, situasi global baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina,” tuturnya.

“Yang mengakibatkan harga minyak itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun di negeri kita,” kata Zulhas.

Tidak sampai di situ, ia juga bilang, biaya Pemilu 2024 mengalami kenaikan.

“Pemilu ini biayanya besar, ya. Terakhir itu yang saya dengar, naiknya saja tuh 180 atau 190 triliun, dari 400-an,” ungkap Zulhas.

Bicara soal Tingkat Kepuasan

Lebih lanjut, ia juga bicara soal hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang masih relatif tinggi.

Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai kinerja Jokowi baik.

“Di balik itu, terakhir juga, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya Pak Jokowi, ya, itu tinggi sekali,” klaim Zulhas.

“Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Zulhas, perlu digarisbawahi jika survei menunjukkan kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi.

“Artinya, Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik untuk saat ini,” sebutnya lagi.

Atas alasan-alasan itulah, Zulhas memutuskan bahwa pihaknya menyetujui usulan penundaan Pemilu 2024.

“Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan, setuju Pemilu diundur.”

Zulhas juga bilang, ia akan bertemu dengan berbagai pihak untuk mendiskusikan wacana perpanjangan masa jabatan tersebut lebih lanjut.

Namun, ketika ditanya terkait landasan hukum perpanjangan masa jabatan, ia enggan menjawab.

“Oleh karena itu, kita setelah ini akan bertemu dengan berbagai kalangan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang selanjutnya,” ucapnya.

“Yang kedua [soal landasan hukum], lain kesempatan saja, karena nanti kalau enggak, ada dua isunya,” tutup Zulhas.

Golkar Beri Sinyal

Terpisah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar juga memberi sinyal.

Pihaknya tengah mengkaji usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, agar Pemilu 2024 ditunda [karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19].

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyampaikan penilaian.

Bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden, seiring dengan usulan Cak Imin, bukan hal yang tabu untuk dibahas.

Menurutnya, selagi proses berlangsung secara konstitusional, maka hal tersebut sah-sah saja.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci,” kata Mekeng.

“Di luar itu, semua bisa diubah. Asal melalui mekanisme konstitusi,” sambungnya, Jumat (25/2/2022).

Jika semua berhenti karena Pemilu, lanjut Mekeng, maka akan bahaya.

“Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” klaimnya.

Sebut-sebut Masyarakat

Lebih lanjut, ia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, seiring permintaan masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto, maupun fraksi Golkar di DPR.

Golkar, kata Mekeng, bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Tentu harus melibatkan semua partai politik di parlemen, dan unsur DPD RI,” sebutnya.

“Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PPP, PKS, dan DPD RI,” sambung Mekeng.

“Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” imbuhnya lagi.

Mekeng juga menilai, wacana memperpanjang masa jabatan presiden, harus dilihat dari aspek ekonomi.

Pihaknya mengaku khawatir ekonomi Indonesia malah jadi terganggu atau bahkan defisit makin dalam, jika Pemilu 2024 tetap berlangsung.

Mekeng berharap agar defisit APBN tidak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023, atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan.

Selama pandemi, defisit negara boleh berada di bawah angka 3 persen.

Di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.

Pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun; angkanya sempat turun pada 2022, menjadi Rp600 triliun.

Maka Mekeng mau, agar pada 2023, negara tidak lagi berutang untuk modal pembiayaan.

“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara.”

“Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik.”

“Nanti kalau sudah ada hiruk pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara? Pasti tersendat. Ini bahaya,” pungkas Mekeng.

Sebagai informasi, sejumlah fraksi telah menyatakan sikap, menanggapi usulan Cak Imin; terkait penundaan Pemilu.

Dari sembilan partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan.

Sedangkan PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, menolak, ketika PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.