Bantahan HMI MPO Atas Fitnah Gardu Banteng Marhaen Terhadap Anies Baswedan

Ngelmu.co – Koordinator Gardu Banteng Marhaen, Sulaksono Wibowo, menyatakan bahwa sejak saat menjadi mahasiswa UGM Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan aktif di organisasi antiPancasila yaitu HMI MPO.

“Anies Baswedan aktif di HMI MPO yang menolak Pancasila sebagai asas organisasi, padahal ulama NU waktu itu sepakat menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi,” kata Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional melalui email, Jumat (10/11).

Menurut Sulaksono juga, saat ini Anies membawa ideologi HMI MPO yang anti Pancasila maupun gerbongnya dalam memimpin Jakarta.

“Masyarakat sudah bisa melihat ide maupun siapa saja yang dibawa Anies,” papar Sulaksono.

Sulaksono juga memaparkan bahwa ketika Anies menjadi Rektor Universitas Paramadina, Anies menyingkirkan pemikiran dan loyalis Nurcholish Madjid. Adapun yang berkembang saat kepemimpinan Anies di Paramadina adalah kelompok radikal yang menguasai mushola maupun masjid.

Menurut Sulaksono, saat ini dalam rangka memperkuat dukungan di Pemprov DKI Jakarta, Anies menjalin hubungan kdengan elompok radikal.

“Kelompok radikal punya jasa dalam kemenangan Anies,” paparnya.

Menurut Sulaksono, kemunculan HMI MPO sebagai bentuk jawaban atas sikap HMI yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi.

***

Menanggapi tuduhan dari Gardu Banteng Marhaen ini diklarifikasi oleh HMI MPO.

“HMI MPO bukan organisasi mahasiswa yang anti Pancasila tetapi organisasi mahasiswa melawan penguasa yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan dalam menindas rakyat,” kata kader HMI MPO Suparman, Sabtu (11/11).

Kata Suparman, HMI MPO terbentuk dengan mempertahankan “Asas Islam” dengan menolak “Asas Tunggal Pancasila” yang diterapkan rezim Orde Baru untuk menyingkirkan lawan politik dan melanggengkan kekuasaannya. Penafsiran Pancasila seharusnya tidak mengikuti selera penguasa seperti yang dilakukan oleh Orde Baru saat itu.

Selain itu, ia mengatakan, sejarah perpecahan HMI menjadi dua secara substansial adalah HMI mengikuti atau menolak dan melawan selera penguasa rezim orde baru.

Perpecahan di mulai Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya, rela melepaskan azas Islam sebagai azas organisasnya dinamakan HMI Dipo, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta.Sedangkan, HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).