Ngelmu.co – Suara publik berseberangan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mereka beramai-ramai menjawab sindiran yang sebelumnya dilayangkan kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sebelumnya, Megawati mengatakan, “Jadi kemarin-kemarin ini ada pemberitaan, ada orang ‘kan yang membentuk KAMI, itu KAMI.”
“Di situ, kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden,” tuturnya, saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8).
Diketahui, sejumlah tokoh politik hingga tokoh agama, menghadiri deklarasi KAMI.
Mulai dari Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, hingga Ahmad Yani.
Amien Rais, belakangan juga mendukung gerakan yang di-deklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) lalu.
Jika nama-nama yang tergabung dalam KAMI, ingin mencalonkan diri menjadi presiden, lanjut Megawati, harus didukung partai politik.
Presiden ke-5 RI, itu menyebut aturan pencalonan di pilpres memang seperti itu.
“Peraturan di republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan,” kata Megawati.
Meski ada jalur independen bagi mereka yang tidak memiliki kawan di parlemen.
“Banyak orang yang tidak berpartai, mencoba masuk lewat independen. Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi, dia tidak punya fraksi, lho,” ujar Megawati.
“Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, ‘kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati, wali kota, gubernur, ‘kan harus bicara dengan DPRD I atau nasional,” sambungnya.
“Itu juga gitu, gimana coba kalau gitu, mikir, ‘kan PR (pekerjaan rumah),” lanjutnya lagi.
Dilansir Detik, Megawati, pun menyarankan agar KAMI membentuk partai politik.
“Saya itu mikir, lah daripada bikin KAMI seperti itu, kenapa ya enggak dulu bikin partai ya?” ungkapnya.
Mendengar sindiran Megawati, publik yang mendukung KAMI pun ikut menjawab.
Ada yang menyarankan agar Megawati, introspeksi diri. Sebagian yang menyoroti posisinya sebagai Ketum PDIP, tak kunjung berganti.
Beberapa juga bertanya, apakah setiap pihak yang mengkritik pemerintah selalu ingin menjadi presiden.
Hingga muncul pembelaan, kalaupun benar banyak yang ingin jadi presiden, itu bukan merupakan hal yang buruk.
Terlepas dari itu, Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani, pun menjawab sindiran Megawati.
Ia menegaskan, jika KAMI tak akan berubah menjadi ormas pun partai politik; tetap menjadi gerakan moral.
“Bagaimana mungkin KAMI ini akan menjadi alat atau kendaraan politik orang per orangan atau kelompok yang ingin jadi presiden?” tanya Ahmad Yani.
“Sedangkan KAMI sendiri, tidak akan pernah menjelma menjadi ormas atau pun parpol,” imbuhnya, seperti dilansir Kumparan, Rabu (26/8).
“Ini semata-mata memang dalam rangka gerakan moral, gerakan politik moral, dalam rangka sebagaimana namanya KAMI, aksi untuk menyelamatkan Indonesia,” lanjutnya lagi.
“KAMI tidak akan tergoda, ada mungkin kata orang karena dukungan banyak mau menjelma mentransformasi diri menjadi gerakan ormas atau politk. Kami enggak akan tergoda itu,” tegas Ahmad Yani.
Baca Juga:Â KAMI Jawab Politikus PKB soal ‘Koalisi Orang Kalah Pilpres’
Meski demikian, ia menyambut baik, respons Megawati terhadap keberadaan KAMI.
Namun, Ahmad Yani, menyerahkan kepada PDIP sebagai partai besar untuk mempersiapkan calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Seperti Ketua DPR, Puan Maharani, atau Kepala BIN, Budi Gunawan, pun Mendagri Tito Karnavian.
“KAMI berterima kasih kepada Bu Mega, beliau sebagai ketum partai besar merespons KAMI,” kata Ahmad Yani.
“Biarkan, namanya kalau mau jadi presiden, kita dukung Bu Mega lagi,” sambungnya.
“Kalau Bu Mega mau jadi presiden atau Mba Puan, ya silakan. Itu ‘kan memang wilayah mereka, wilayah politik ‘kan,” imbuhnya lagi.
“Ada Mbak Puan, ada Pak Budi Gunawan atau ada Tito. Biarkanlah mereka itu bicara masalah presiden, mungkin agendanya 2024,” sebut Ahmad Yani.
Terlebih bedasarkan UUD, lanjutnya, calon presiden hanya bisa diusung oleh parpol politik; bukan gerakan moral seperti KAMI.
“Jadi kalau bicara masalah pilpres, masalah presiden, itu adalah politik praktis, silakanlah yang punya instrumen dan wadah itu, berdasarkan konstitusi ‘kan parpol, mereka bicara itu, KAMI tidak dalam konteks itu,” jelas Ahmad Yani.
Ia pun menegaskan, keterlibatan Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin dalam KAMI, bukan karena adanya ambisi Pilpres 2024.
Kedua tokoh itu, kata Ahmad Yani, hanya ingin membantu menyelamatkan Indonesia, salah satunya usai muncul RUU HIP yang dinilai mengganggu ideologi Pancasila.
“Enggaklah, mereka berkomitmen, baik Pak Din, sudah menyelesaikan masalah urusan-urusan dunianya, sudahlah, dia semata-mata ingin menyumbangkan untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegas Ahmad Yani.
“Pak Gatot juga, kenapa Pak Gatot bangkit? Sebenarnya dia tak mau bangkit, baru akhir-akhir ini saja, karena dia merasa ideologi negara ini sebagai tentara sudah mulai terancam dengan isu RUU HIP,” pungkasnya.
