Boni Hargens: #2019GantiPresiden ‘Kawin’ Antara Khilafah dengan PKS

Ngelmu.co – Boni Hargens menuding bahwa dalam gerakan #2019GantiPresiden muncul ‘perkawinan’ mesra antara gerakan pendukung khilafah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, gerakan #2019GantiPresiden sendiri dimotori oleh Mardani Ali Sera yang merupakan salah satu kader PKS.

Pengamat politik tersebut mengatakan hal itu usai melihat spanduk yang memasang foto Mardani Ali Sera dengan tulisan ‘Ganti Sistem, Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Jawa Barat. Saatnya Khilafah Ditegakkan‘.

Boni menyebut hal itu memberikan arti bahwa ada perkawinan yang sangat mesra antara gerakan khilafah dengan Partai Keadilan Sejahtera.

“Perkawinan itu yang kami persoalkan, karena kami bicara masa depan, ketahanan ideologi kita,” ujar Boni, dikutip dari CNNIndonesia.

Baca juga: Prabowo: Timses Kami Paket Hemat

Boni menudug bahwa terdapat motif lain balik gerakan #2019GantiPresiden yang digawangi politikus PKS Mardani Ali Sera, Neno Warisman, hingga Ahmad Dani. Adapun motif tersebut, kata Boni adalah untuk menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

“Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan negara ini, ke dalam praktik politik,” tutur Boni.

Kemudian, menurut Boni, setelah motif tersebut terbaca, sinkron dengan sosok di dalam gerakan tersebut. Boni menyebut bahwa pentolan-pentolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu organisasi yang sudah dilarang pemerintah, menjadi pendukung dari gerakan #2019GantiPresiden.

Baca juga: Sebut #2019GantiPresiden Sebagai Makar, Ngabalin Disemprot Ade Armando

Sementara itu, politikus PKS Ahmad Fathul Bahri membantah bahwa PKS terhubung dengan gerakan pengusung khilafah. Ahmad mengklaim pihaknya tak pernah membuat spanduk-spanduk yang dipersoalkan Boni.

“Tentang HTI dompleng tagar, ini penting juga. Seperti yang saya sampaikan spanduk-spanduk itu jelas bukan kami yang buat, bahkan kami yang menurunkan,” kata Ahmad dalam diskusi tersebut.

Ahmad menegaskan bahwa PKS tak mungkin memiliki agenda untuk mengganti sistem pemerintahan ataupun ideologi. Sebab, menurut Ahmad, PKS merupakan partai yang ikut memperjuangkan dan menjaga keutuhan NKRI.