‘Pengusaha Ikut Terdampak Pembangunan Infrastruktur yang tak Jelas Arahnya’

Diposting pada 119 views

Ngelmu.co, JAKARTA – Kebijakan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap berdampak terhadap pengusaha yang terlibat. Hal itu disampaikan salah satu Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Erwin Aksa yang menyebut pembangunan infrastruktur tak jelas arahnya.

Mantan Politisi Partai Golkar ini mencontohkan dalam bisnis jalan tol, dia menyampaikan rencana pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini tak menjamin keuntungan bagi para pengusaha. Erwin menceritakan Rizal Ramli membangun 4 section jalan tol.

Setelah itu, kata dia, dirinya tidak mau lagi bangun jalan tol. “Tidak jelas. Karena ketika kita bangun jalan tol, pemerintah bangun juga jalan arteri di sebelahnya. Bagaimana mau jalan untung? Kan pasti rakyat maunya yang gratis, dari pada masuk tol,” ujar dia, dikutip dari Detik.com pada Senin (8/4/2019).

Erwin juga mengatakan hal itu sama halnya dengan listrik, dimana kerap terjadi perubahan dalam proses tender yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha.

Dirinya mengatakan berhasil ekspansi. Dari 1, 2 jadi 3, 4. Tapi berubah lagi peraturannya, PLN harus ikut jadi pemegang saham.

“Dan tidak setop modal. Jadi swastanya harus bantu equity-nya. Di-carry dulu, digendong dulu equity nya. Jadi sampai hari ini tidak ada satu pun IPP yang jalan. Jadi akhirnya BUMN lagi yang kerja sendiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, saudara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini juga mencontohkan pada beberapa tender proyek di Pertamina yang diikutinya. “Sudah selesai di ujung malah dibatalin. Saya tanya kenapa? Katanya mau kerja sendiri. Nah sampai hari ini proyek itu tidak jalan-jalan,” ungkap dia.

Menurut Erwin, negara akan mengalami kerugian dengan tak terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tinggi dalam mengimpor Elpiji.

Hal ini, kata dia, seharusnya dapat diatasi jika pemerintah lebih serius dalam menggandeng swasta menggarap proyek Elpiji yang dia maksud.”Artinya apa, memang ada distress kepada pemerintah termasuk kepada BUMN oleh pelaku usaha. Kegelisahan-kegelisahan ini sangat luar biasa besarnya,” pungkasnya.