Ramai-Ramai Protes Gubernur Lemhannas yang Sebut Rakyat Milik Presiden

  • Bagikan
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo Rakyat Milik Presiden
Foto: YouTube/Najwa Shihab

Ngelmu.co – Ramai-ramai protes mengarah kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo, yang menyebut rakyat milik presiden.

Di balik layar Mata Najwa, ia mengatakan bahwa narasi-narasi yang menggambarkan TNI bersatu dengan rakyat, kini tak lagi berlaku.

Agus bahkan menekankan, bahwa seharusnya, tentara tidak bersinggungan dengan rakyat. Terlebih untuk mengurus kegiatan politik.

Pasalnya, rakyat sendiri adalah milik presiden, dan juga dipimpin oleh presiden, bukan tentara.

Begitu pandangan Agus, saat berbincang dengan Najwa Shihab, membahas surat terbuka Brigjen Junior Tumilaar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Agus itulah yang kemudian mengundang protes dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil.

“Kok bisa korsleting begini pemikiran seorang jenderal dan Gubernur Lemhannas?” tanya pengguna Twitter @MohammadRivai.

“Walau sama-sama tentara, tapi beda pembelaan hatinya, yang bela rakyat mendapat hukuman, dan yang bela oligarki mendapat jabatan,” sahut @Kusanto8.

Pemilik akun @SiAndi_, pun mengaku kecewa. “Mengecewakan, Agus ngomong kayak gini. Setahu gue, AW ini termasuk tentara yang pintar.”

“Jarang ketemu model kayak dia. Pak Agus mungkin lupa (atau pura-pura), salah satu jati diri TNI adalah tentara rakyat,” tegasnya.

“Tercantum pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,” jelasnya mengakhiri.

Kata KAMI Lintas Provinsi

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi, juga merespons pernyataan Agus.

“Rakyat menjadi milik presiden sebagai akibat adanya Pemilu, Pilpres, itu logika ngaco!”

“Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan terpilihnya presiden,” tegas KAMI Lintas Provinsi, dalam surat resmi mereka, Senin (11/10).

Pihaknya juga menganggap, kemanunggalan TNI versi Gubernur Lemhannas, berbahaya.

“Pikiran Agus, prajurit dilepas dari institusi, prajurit menjadi obyek eksploitasi, dan diserahkan pada rakyat untuk melayani. Ini doktrin licik TNI pola Agus Widjodjo.”

“Jika pemikiran Agus, seperti ini, akan terbentuk kaum borjuasi para jenderal,” jelas KAMI Lintas Provinsi.

Mereka juga mengkritik Agus, sebagai sosok yang telah menyimpang, bahkan sengaja mengabaikan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa), sebagai Satuan Teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Sebagai unsur terdepan, kata KAMI, Babinsa harus aktif mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya.

Doktrin tersebut, agar TNI mencoba bersatu dan membantu rakyat, sehingga terbentuk pertahanan rakyat semesta.

“Artinya, TNI bukan menipu dan membebani rakyat, apalagi membiarkan rakyat menderita, karena perlakuan kesewenangan musuh atau kesewenangan kekuasaan yang disimpangkan oleh aparat.”

Dari berbagai sudut pandang, apa yang disampaikan Agus, keliru serta menjadi cerminan egosentrisme.

“Sepertinya, Agus tidak pernah membaca UU TNI.”

“Atau sengaja melupakan bahwa TNI, adalah tentara rakyat dan tentara pejuang.”

“Rakyat tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan peran TNI,” tegas KAMI Lintas Provinsi.

Pernyataan Agus yang menyebut rakyat milik presiden, juga tragis dan memprihatinkan, karena berasal dari seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI.

“Untuk itu, KAMI Lintas Provinsi, meminta Agus Widjodjo diberhentikan dari Gubernur Lemhannas, dan tidak lagi ditempatkan dalam jabatan strategis lainnya.”

Pernyataan Agus Widjojo

Pernyataan Agus ini keluar, saat menjawab tanya Najwa Shihab, untuk di Balik Layar Mata Najwa, episode ‘Serdadu Era Baru’.

Berikut selengkapnya:

Najwa: Jadi, konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat, itu sebetulnya konsep yang keliru, ya? Jadi, tentara itu enggak dekat… bukan punya rakyat?

Agus: Jadi, awalnya adalah TNI ‘kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara.

Jadi, yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu. Bahkan, sebetulnya, perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik.

Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi, ada Laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu ‘kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI.

Jadi, TNI, dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena ia harus menyatukan politik.

Nah, waktu perang, itu memang, itu menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya ‘kan antara ikan dan air.

Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat.

[Mereka] yang memenangkan Pilpres, Pemilu, [seperti] kepala daerah, presiden. Jadi, rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima.

Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat. Sehingga ia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai.

TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi.

Kalau dwifungsi, karena dimanjakan oleh Pak Harto, dan memang diberikan free range oleh Pak Harto, karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto, maka ia diberikan free range.

N: Jadi, narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat, apa, ya…

A: Sekarang, enggak.

N: Tidak?

A: Rakyat [itu] punyanya presiden, dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit. Bukan untuk institusi.

Jadi, artinya, kalau rakyat, even, kalau sedang latihan, haus, minta air, ya, jangan bentak-bentak.

Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk, jangan ditendang pintunya, [jangan] dirusak. Kalau mau lewat…

N: Jadi, itu lebih untuk menjaga perilaku tentara, sebetulnya?

A: Iya.

N: Bukan dalam konsep…?

A: Monopoli rakyat… bukan. Jadi, tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai.

Nah, seperti tadi, Brigjen Junior. Ya, itu sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia.

N: Kekeliruannya, karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat, gitu. Itu salah, persepsi itu?

A: Ya, Babinsa ‘kan ngurus, ngotak-ngatik masalah sipil. Sebenarnya, Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil.

N: Tapi praktiknya di lapangan, karena konsep teritorial, sangat dekat, bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian rakyat, itu menjadi bagian, dan seolah-olah itu dibenarkan, memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat, dan itu keliru, sebetulnya?

A: Keliru. Kemarin, di sana, yang Babinsa itu ngetuk-ngetuk pintu penduduk. Bagaimana Kodam, Koramil? Enggak ada jangkauannya, kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil.

Karena buktinya, KTP, siapa yang bikin? Kartu keluarga, siapa yang bikin? Bukan Pangdam, bukan Danrem.

Enggak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil.

Nah, ini kita belum percaya, bahwa itu harus berubah. Ya, sekarang ini, orang ‘kan malas nih.

Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir, karena itu bilang… kita tuh malas mikir.

Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ, yes.

Mungkin ada kenyamanan di situ, yes, tapi untuk berubah, belum tentu. Yang jadi korban siapa?

Bawahannya tadi itu. Antarprajurit TNI dengan Polri, karena pimpinannya itu malas mikir.

Baca Juga:
  • Bagikan
ngelmu.co