Dilansir oleh asia.nikkei.com, Menteri BUMN pernah mencetuskan gurauan saat dia terlambat menghadiri konferensi infrastruktur pada bulan September lalu. “Kemacetan semakin memburuk karena kami membangun begitu banyak proyek,” kata Rini Soemarno kepada hadirin yang hadir.
Seperti yang diketahui, kebenaran sering diucapkan dengan bercanda, dan 10 juta penduduk Jakarta akan memberi tahu Anda bahwa Jakarta, kota yang terkenal dengan lalu lintas terburuk di dunia ini menjadi semakin tersumbat, kemacetan terjadi parah di mana-mana.
Dati Wijayanti, yang bekerja di Jakarta Pusat, menceritakan bahwa dia harus meninggalkan rumahnya di Bogor, di pinggiran ibu kota, sebelum subuh jika dia ingin sampai di kantornya kurang dari dua setengah jam. “Kami terjebak di mana pun kami pergi,” kisah Dati, karena pembangunan underpass, overpass dan jaringan transit kereta api.
Lokasi konstruksi menyerbu jalur jalan, trotoar dan pintu masuk gedung karena proyek ambisius dari Presiden Joko Widodo yang mendorong agenda pembangunan infrastruktur. Tapi jika alasan dan pertimbangan Jokowi benar, kemacetan yang memburuk adalah yang paling tidak dikhawatirkan.
Mereka berpendapat bahwa pemerintah terlalu banyak melakukan pembangunan tanpa disertai pendanaan negara atau sektor swasta yang cukup. Hal tersebut mengartikan perusahaan milik negara menanggung sebagian besar risikonya.
Namun Soemarno tidak gentar. “Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah terbengkalai dulu,” katanya. Kesibukan konstruksi yang tiba-tiba merupakan operasi yang menyakitkan namun perlu untuk memastikan bahwa “Indonesia dapat memiliki pertumbuhan 6-7% untuk 10 tahun ke depan.” Proyek-proyek tersebut dipandang penting untuk memecahkan masalah seperti biaya logistik yang tinggi dan ketidaksetaraan perkotaan-pedesaan.
Beban Berat
Perlu diingat, tidak lama setelah menjabat pada bulan Oktober 2014, Jokowilangsung meluncurkan sebuah kampanye untuk membangun 1.000 km jalan tol, lebih dari 3.000 km perkeretaapian, 24 pelabuhan laut, 35.000 megawatt senilai pembangkit listrik dan lebih banyak lagi selama masa lima tahunnya. Proyek-proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya total 4.800 triliun rupiah ($ 355 miliar).
Upaya yang dilakukan Jokowi untuk memotong pita merah (meresmikan) dan meningkatkan belanja pemerintah telah menghasilkan beberapa hasil yang berarti, namun tidak secepat rencana. Sementara itu, negara di bawah pengawasan Soemarno telah menanggung sebagian besar beban berat tersebut. Hanya sekitar seperlima dari investasi infrastruktur yang dilakukan oleh sektor swasta, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
“Gaya Jokowi adalah ‘lakukan saja’ … [dan] jika ada yang tidak beres kita bisa melakukan koreksi,” kata Faisal Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menggunakan julukan presiden. “Tidak ada yang memeriksa, ini menjadi tidak terkendali.”
Para pengamat atau kritikus yang membunyikan alarm atas utang negara menunjuk perusahaan seperti kontraktor Waskita Karya.
“Diperlukan waktu selama 21 tahun,” kata Jokowi dalam sebuah pidato baru-baru ini yang disampaikan di tengah jalan tol baru di Jakarta Timur. Proyek ini dihidupkan kembali setelah Waskita membeli konsesi dari investor swasta pada akhir 2014. Jalan yang telah dibuka sebagian, pada akhirnya direncanakan akan membentang lebih dari 20km timur ke kawasan industri Bekasi – sebuah anugerah bagi para pelaku industri.
Alih-alih membatasi diri pada pekerjaan konstruksi, Waskita malah mengumpulkan lebih dari selusin konsesi jalan tol. Akibatnya, utang perusahaan mencapai 65,7 triliun rupiah per September, dua kali lipat pada tahun sebelumnya. Analis bertanya-tanya apakah akan menyelesaikan proyek cukup cepat untuk menghasilkan uang yang dibutuhkannya untuk membayar kembali daftar pinjamannya yang jauh meningkat tersebut.
Waskita hanyalah satu contoh perusahaan negara yang telah mengambil risiko tinggi selama era Jokowi. Utang di tujuh BUMN terkait infrastruktur – empat di konstruksi, dua di semen dan satu operator jalan tol – mencapai sekitar 200 triliun rupiah pada September, tiga kali lipat dari jumlah yang terlihat tiga tahun lalu. Pada tahun lalu saja, jumlahnya melonjak hingga 60%.
Seharusnya tidak seperti ini: rencana sebenarnya dari Jokowi adalah negara tidak bergantung pada BUMN. Di awal masa kepresidenannya, dia memangkas subsidi bensin dan membebaskan puluhan miliar dolar dalam anggaran negara. Ini berarti pemerintah bisa mendanai akuisisi lahan dan proyek penghargaan yang akan menarik investor. Pada 2015, belanja pemerintah untuk infrastruktur melonjak 67% menjadi 256,3 triliun rupiah, sementara subsidi turun lebih dari setengah, menurut data dari kementerian keuangan.
Akhir-akhir ini, bagaimanapun, kekurangan pajak telah menekan anggaran. Pemerintah juga merasa perlu untuk memperkuat disiplin fiskal untuk mengatasi pengetatan moneter di AS dan Eropa.
Jokowi telah mengundang investor swasta untuk mendanai sekitar 60% dari 247 proyek prioritas di negara tersebut. Presiden telah meraih investor, termasuk pembangkit listrik tenaga batubara senilai $ 4 miliar di Jawa Tengah, di mana konstruksi telah dimulai setelah bertahun-tahun penundaan pembebasan lahan. Tapi kesepakatan dengan investor luar negeri jauh lebih lambat dari perkiraan Jokowi.
Pemerintah menyematkan harapannya pada kemitraan publik-swasta, di mana perusahaan swasta masuk ke dalam kontrak jangka panjang untuk proyek publik. Namun banyak pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan izin dan lisensi kunci, tidak memiliki pengalaman dan pendanaan yang mereka perlukan untuk merancang proyek.
Model PPP “tidak mudah dilakukan karena ada begitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat,” kata Edwin Syahruzad, direktur pembiayaan dan investasi Sarana Multi Infrastruktur. “Pemerintah daerah cukup akrab dengan pengadaan tradisional Tapi jika Anda berbicara tentang memilih investor baru, di bawah rezim demokratis saat ini, seseorang dapat dituduh melakukan korupsi … Ini sangat sensitif.”
“Akrobatik”
Dengan komitmen Jokowi untuk mendorong infrastruktur, pemerintahannya mencari cara untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa menyakiti anggaran – yang membuat Basri menyebutnya sebagai “akrobatik”. Pendekatan utamanya adalah menggunakan BUMN untuk mendanai proyek, dan memiliki dana BUMN yang kekurangan dana.
Anak perusahaan Waskita, misalnya, mendapat suntikan modal 3,5 triliun rupiah dari Taspen, dana pensiun untuk pegawai negeri, dan Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang khusus menangani pembiayaan hutang.
Contoh lain menyangkut jalur kereta komuter 27 triliun rupiah di Jabodetabek. Pada bulan Mei, pemerintah memiliki operator kereta api milik negara Kereta Api Indonesia menyuntikkan modal ke dalam proyek tersebut. Hal ini meningkatkan kebutuhan untuk menulis ulang kontrak sementara konstruksi sedang berlangsung – sebuah perkembangan yang tidak biasa.
Lonceng alarm semakin keras pada bulan September, ketika Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melepaskan peringatan kepada Soemarno dan rekan-rekannya. Pesan tersebut difokuskan pada PLN negara bagian dan rencananya menambah 35.000 MW kapasitas pada tahun 2019.
“Mengingat ketidakmampuan PLN untuk memenuhi dana investasi dari arus kas operasi, profil maturity debt maturity yang tinggi, dan kebijakan pemerintah,” Mulyani menulis dalam sebuah surat yang bocor ke media lokal, “kami percaya bahwa perlu menyesuaikan penyelesaian investasi. target. ”
Soemarno langsung terdorong mundur. “Kami tahu apa yang sedang kami lakukan, kami tahu di mana kita berada,” katanya sehari setelah isi surat itu terungkap.
Tanda Peringatan
Saham-saham BUMN yang paling banyak tercatat telah tertinggal dari indeks patokan, namun investor telah mengurangi kekhawatiran bahwa risikonya mungkin meluas. Pemain asing telah menuangkan miliaran dolar ke dalam obligasi pemerintah Indonesia sejak S & P Global Ratings menaikkan peringkat kredit negara tersebut menjadi investment grade di bulan Mei. Pasar valuta asing telah stabil, mendorong bank sentral membuat penurunan suku bunga mengejutkan pada bulan Agustus dan September.
Tetap saja, ada tanda-tanda tekanan yang bisa dibangun. Beberapa analis melihat subsidi pemerintah meningkat pada 2018, karena kenaikan harga minyak mentah dan pemilihan presiden yang akan datang pada 2019, ketika Jokowi diperkirakan akan bisa mencapai 2 masa jabatan. Hal ini bisa mengurangi pengeluaran infrastruktur.
“Pemerintah tidak bisa mengambil risiko kenaikan harga BBM,” kata Ricky Ho, seorang analis di Bahana Securities. “Jadi ada kerugian bagi anggaran.”
Beberapa orang takut bahwa BUMN, yang berjuang untuk menopang keuangan mereka, akan mencoba memeras keuntungan dari sektor swasta. Pada bulan September, saham penambang batu bara sementara dikurangi setelah laporan bahwa PLN telah meminta mereka untuk menurunkan harga batubara yang dipasok ke pembangkit listriknya. Pengaturannya segera dibatalkan, namun industri ini tetap shock. “Kenapa kita harus mensubsidi PLN?” satu pengusaha mengeluhkan. “Kami adalah sektor swasta.”
Dengan begitu banyak BUMN yang mengantri untuk meningkatkan modal, tidak jelas apakah cukup banyak investor yang akan memberikan suntikan dana. Dalam kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hasil obligasi korporasi pertama Kereta Api Indonesia baru-baru ini mendekati titik akhir kisaran target, mengindikasikan lemahnya permintaan.
“Kita tidak bisa melakukan ini sendiri,” kata Soemarno. Strategi keluarnya adalah agar BUMN segera memulihkan investasinya dengan menjual proyek yang telah selesai. “Kita harus merintis, tapi kita harus merintis dengan bijak karena kita harus memastikan bahwa BUMN bertahan 100, 200 tahun dari sekarang … yang berarti bahwa ketika kita memiliki proyek yang sudah menguntungkan, kita harus mengundang investor lain agar bisa kita gunakan. Uang untuk melakukan hal baru. ”
Kelangsungan hidup pendekatan ini kemungkinan akan diuji tahun depan, ketika serangkaian jalan tol di Jawa akan digabungkan menjadi perusahaan dan dijual, mungkin melalui penawaran umum perdana. Sampai saat itu, investor mungkin ingin mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan berbatu.
Penulis staf Nikkei Erwida Maulia memberikan kontribusi untuk laporan ini.
